#tata negara

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat, Khairul Fahmi menilai langkah pemerintah ...

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menambah tiga guru besar, yang semakin mengukuhkan ...

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan bahwa penyempurnaan sistem bertata ...

Video

ANTARA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengatakan masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dengan kemungkinan ...

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta politikus Partai Demokrat Denny Indrayana untuk ...

Mantan Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengapresiasi langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak memilih jalur ...

Peruri memberikan bantuan renovasi fasilitas sekolah dan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di Kabupaten ...

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Prof Fathul Wahid mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) mempertahankan ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memastikan anggota-anggota Tim Percepatan Reformasi ...

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta, Jumat, memimpin rapat perdana Tim ...

Pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid menilai putusan Mahkamah ...

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk membangun akuntabilitas pelayan ...

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran (Unpad) Profesor Susi Dwi Harijanti meminta kandidat Wakil Ketua ...

Sejumlah pakar yang tergabung Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) memaparkan ...