Pansus itu, menurut Ketua Komite II DPD Bambang Susilo juga akan membahas masalah divestasi sisa saham sebesar 7 persen PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dibeli pemerintah pusat.
"DPD melalui rapat paripurna telah resmi membentuk Panitai Khusus (Pansus) Pertambangan yang juga akan membahas soal divestasi saham Newmont selain masalah tambang secara keseluruhan," ujar Bambang usai Dialog Kenegaraan di Gedung DPD, Jakarta, Rabu.
Pembentukan Pansus tersebut, kata Bambang, merupakan bentuk dukungan agar Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) menguasai sepenuhnya divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebanyak 31 persen.
"Dengan demikian, sisa 7 persen yang akan diambil Pemerintah Pusat sebaiknya diserahkan saja ke daerah," kata dia.
Bambang Susilo mengungkapkan, selama ini daerah sebagai tempat operasional pertambangan seperti Newmont, kurang mendapat perhatian dalam pembagian hasil. Karena itu, ketika proses divestasi sudah di depan mata, maka kesempatan bagi daerah untuk meraihnya dan jangan dihalangi.
"Kita mendorong agar pemerintah pusat menyerahkan sisa divestasi saham 7 persen kepada daerah, sehingga daerah bisa mendapat hasil lebih besar dan bisa membangun daerah lebih baik lagi," katanya.
Bambang Susilo mengaku gemas karena selama ini daerah hanya menerima kerusakan lingkungan dari proses eksplorasi tambang. Apabila tidak dari sekarang daerah diberi kesempatan mendapatkan saham lebih besar, jangan hanya terima sampah lingkungan saja.
"Inilah urgensi Pansus Pertambangan, juga mengingatkan pemerintah agar daerah diperhatikan secara serius," ujar Bambang.
Senator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur ini mengungkapkan contoh daerah kaya akan hasil tambang seperti Kaltim memberikan sumbangan sangat besar bagi pemerintah pusat, tapi yang kembali ke Kaltim, hanya sedikit, sehingga kemiskinan masih membayangi daerah kaya tambang.
Sementara itu dukungan bagi daerah untuk mendapatkan seluruh saham divestasi sabanyak 31 persen datang dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Saat berada di Mataram, Minggu (15/5) kemarin, dirinya berjanji akan mendukung perjuangan Pemerintah Provinsi NTB mendapatkan bagian saham Newmont.
"Pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah satu entitas. Gubernur NTB silakan berunding dengan Menteri Keuangan Agus Martowardoyo," kata Anas.
Menurut dia, apa yang telah dan terus dilakukan Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi bertujuan memajukan daerahnya dan jangan dipisahkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dukungan Partai Demokrat bukan hanya karena Gubernur NTB Muhammad Zainul Madji merupakan kader Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat mendukung apa pun yang dilakukan gubernur untuk memajukan daerah dan rakyat NTB.
Sedangkan, Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi menyatakan akan terus mengupayakan untuk memperoleh tujuh persen saham NNT demi kepentingan rakyat NTB.(*)
(Zul/R009)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
