Banyumas (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono, mengatakan bahwa pemerintah pusat mengintervensi penanganan banjir di Jakarta.

"Intervensi penting karena pemerintah daerah saja ternyata tidak bisa. Harus ada dukungan dari pemerintah pusat," katanya di Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.

Agung Laksono mengatakan hal itu kepada wartawan usai menyerahkan bantuan dari sejumlah kementerian kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas di lapangan Desa Notog, Kecamatan Patikraja, Banyumas.

Menurut dia, banjir yang melanda Jakarta skalanya sudah lebih dari normal.

"Kalau banjir biasa mungkin pemerintah daerah, seperti kemarin banjir di Sulawesi Selatan, itu bisa menangani. Akan tetapi, di Jakarta terlalu besar, maka pemerintah pusat harus turun tangan," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah menyusun serangkaian langkah konkret untuk jangka menengah dan jangka panjang.

Langkah jangka panjang, kata dia, termasuk pembuatan drainase yang besar dan pengerukan sungai.

Menyinggung adanya wacana pemindahan ibu kota negara di luar Jakarta, Agung mengatakan bahwa ibu kota negara sudah ada undang-undangnya.

"Hanya mungkin pusat perkantorannya bisa geser-geser, tetapi ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta sesuai dengan undang-undang," katanya.

Menurut dia, perkantorannya bisa dikelompokkan ke luar kota.

Akan tetapi, kata dia, pemerintah belum punya rencana seperti itu karena membutuhkan biaya besar, dan saat ini yang diutamakan adalah pembangunan infrastruktur di desa-desa.
(U.KR-SMT/D007)