Saya pastikan kilang baru akan terbangun
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memastikan akan segera mulai membangun kilang pengolahan minyak mentah menjadi bahan bakar minyak (BBM) yang sudah tertunda bertahun-tahun.

Menteri ESDM Sudirman Said di Jakarta, Jumat, mengatakan, kilang BBM menjadi prioritas untuk memenuhi dan menjamin kecukupan energi ke depan.

Menurut dia, sesuai hasil rapat bersama Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Rabu (12/11), pemerintah akan membuka kembali rencana pembangunan kilang yang dulu pernah disusun.

"Saya kira masih valid untuk dikerjakan," ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, sejauh ini, investor juga masih berminat membangun kilang baru di Indonesia.

"Kami akan terus memantau dan berdiskusi dengan investor. Pemerintah tidak boleh diam, harus dicari jalannya agar kilang segera terbangun. Investor sebenarnya masih tertarik, hanya menunggu keseriusan kita," ujarnya.

Terkait insentif kilang, ia mengatakan, prinsipnya, pemerintah tidak akan mengorbankan investor karena sudah mau berbagi risiko untuk mendukung kedaulatan energi.

Sudirman juga mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Menkeu memberikan dukungan penuh untuk membangun kilang.

Kemenkeu, lanjutnya, telah menyiapkan sejumlah skema pendanaan dan lahan.

"Kemenkeu minta kita memilih lahan untuk lokasi kilang. Kami akan duduk bersama Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu untuk menindaklanjutinya," katanya.

Saat rapat itu, Kemenkeu meminta kepastian dua hal yakni pembeli siaga produk kilang dan lembaga yang berkontrak dengan investor.

"Dalam hal ini Pertamina sebagai perusahaan negara," katanya.

Menurut dia, pekan depan, dirinya akan bertemu Menteri BUMN dan Pertamina untuk mengerucutkan rencana pembangunan kilang tersebut.

Pemerintah mempunyai dua skenario peningkatan kapasitas kilang. Pertama, memodernisasi kilang eksisting dan kedua adalah membuat kilang baru.

Skema modernisasi kilang akan dijalankan Pertamina.

BUMN tersebut sudah memiliki program peningkatan kapasitas kilang dari saat ini 1,05 juta menjadi 1,6 juta barel per hari melalui "refinery development master plan" (RDMP).

Proyek RDMP tersebut diperkirakan menelan investasi Rp200 triliun dalam enam tahun ke depan atau sampai 2020.

Sementara, opsi pembangunan kilang baru bisa melalui skema kemitraan pemerintah dan swasta, serta melanjutkan kerja sama Pertamina dan swasta.

Pertamina telah sejak lama sudah menjajaki kerja sama membangun kilang dengan menggandeng mitra asal Iran, Kuwait, dan Arab Saudi.

Namun, kini tinggal kerja sama dengan BUMN migas asal Arab Saudi, Saudi Aramco Asia (SAA) yang masih berjalan.

Rencana pembangunan kilang SAA tersebut masih menunggu persetujuan insentif fiskal dari Kemenkeu agar memenuhi keekonomiannya.

Soal insentif juga menjadi ganjalan, sehingga Kuwait Petroleum Corporation (KPC) memilih mundur.

Kemenkeu beralasan insentif yang diminta investor tidak masuk akal atau terlalu berlebihan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2014