Karimun, Kepri (ANTARA News) - Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Karimun Jamaluddin mengharapkan Tim Monitoring BBM Bersubsidi Pemkab Karimun harus bisa menunjukkan kinerjanya menjelang kenaikan harga BBM awal Juni mendatang. "Kenaikan BBM jelas menyengsarakan rakyat banyak, karena itu saya minta tim monitoring bekerja secara optimal menjalankan tugas pojok dan fungsinya," ucapnya di Gedung DPRD Karimun, Senin. Menurut dia, selama ini kinerja tim monitoring sangat lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa, terbukti tidak satu pun temuan pelanggaran yang dipublikasikannya. "Mungkin memang tidak ada pelanggaran atau ada apa-apanya," katanya. Jika jalur distribusi benar khusus untuk Kecamatan Meral, tidak akan pernah terjadi kelangkaan. Pasokan minyak bersubsidi yang dilakukan oleh dua agen CV Kuda Laut dan PT Cahaya Ampera Karimun total mencapai 363.534 liter per bulan dengan rincian masing-masing sebesar 108.134 liter dan 255.400 liter. Sementara jumlah penduduk Meral hanya sekitar 40 ribu jiwa, dengan rasio 5,73 liter per bulan setiap jiwanya masih tersisa lebih kurang 133 ribu liter lagi. Namun, fakta menunjukkan masyarakat tetap kesulitan mendapat minyak tanah karena keterbatasan stok. Kalaupun ada dijual di atas harga Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Eceran Nyata (HEN) yang telah ditetapkan Pemkab Karimun. "Ironisnya, fakta tersebut tidak pernah ditemukan oleh tim monitoring selama ini. Mestinya pengecer yang menjual BBM di atas harga HEN izinnya harus dicabut" ucapnya. Cukong pengoplos mitan bersubsidi tak pernah terjerat hukum Lemahnya kinerja tim berakibat cukong-cukong pengoplos minyak tanah bersubsidi yang jadi penyebab kelangkaan minyak tanah bebas berbuat dan tidak pernah terjerat hukum. Terkait hal tersebut, Bupati Karimun Nurdin Basirun menjelaskan sebagai langkah antisipasi terjadinya penimbunan dan pengoplosan BBM, pihaknya akan lebih menajamkan tugas tim. Disparitas harga penyebab penyelewengan "Tingginya disparitas harga menjadi penyebab pengawasan harus lebih ditingkatkan, agar penyelewengan bisa diminimalisir," ujarnya. Terkait adanya indikasi pengoplosan dia berharap peran aktif dari polisi. "Agar pelaku dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku," harapnya. Sekretaris tim, Sularno mengatakan untuk mengantisipasi penimbunan dan pengoplosan pihaknya telah meminta data pada seluruh agen premium dan solar serta minyak tanah agar memberikan data penjualan setiap bulan padanya. "Dalam waktu dekat akan diketahui pangkalan mana yang `bermain`," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2008