Solo (ANTARA News) - Program bantuan langsung tunai (BLT) dinilai merupakan cara yang paling efektif untuk menyalurkan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), meski disadari cara ini masih memiliki banyak kelemahan. Hal tersebut disampaikan Dirjen Pemberdayaan Sosial, Departemen Sosial, Gunawan Sumodiningrat, di Solo, Jateng, Sabtu. Menurut dia, sejumlah kelemahan yang terjadi pada penyaluran BLT tahun 2005 lalu, di antaranya masalah konsep penyaluran, kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ini serta tidak adanya pendampingan pada penyaluran yang lalu. Ia menjelaskan, penyaluran BLT saat ini merupakan bagian dari pembangunan nasional yang memperoleh pendampingan dari berbagai elemen, seperti LSM, perguruan tinggi, mahasiswa dan sebagainya. Kelemahan lainnya, lanjut dia, ialah kurang pengawasan dan evaluasi pada penyaluran tahun 2005 lalu. "Untuk itu pada tahun ini akan ada tim khusus yang melakukan monitoring dan evaluasi, mulai dari tingkat nasional hingga desa," katanya. Dalam penyaluran BLT tahun ini, kata dia, pemerintah akan dihadapkan pada sejumlah masalah. Tantangan yang benar-benar harus dipecahkan dalam penyaluran kali ini, menurut dia, ialah menciptakan kesadaran masyarakat atas BLT ini, bahwa bantuan ini tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi juga usaha produktif. "BLT merupakan program jangka menengah dan panjang yang bertujuan agar masyarakat dapat memenuhi kehidupannya sendiri," katanya. Ia juga menyesalkan penolakan sejumlah pemerintah daerah (pemda) terhadap program kompensasi BBM ini Menurut dia, hal tersebut terjadi akibat kekurangtahuan pemda yang hanya membandingkan penyaluran BLT tahun ini dengan pelaksanaan pada tahun 2005 lalu.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008