counter

Jembatan II Dompak Tanjungpinang rusak parah, anggaran belum dibahas

Jembatan II Dompak Tanjungpinang rusak parah, anggaran belum dibahas

Petugas kepolisan menutup jalan Jembatan II Pulau Dompak karena tiang jembatan dalam kondisi rusak parah, Anggaran Daerah untuk perbaikan jembatan pun belum dibahas. ANTARA/Nikolas Panama/am.

Kalau DPRD Kepri menginginkan Jembatan II segera diperbaiki, karena dibutuhkan masyarakat
Tanjungpinang (ANTARA) -
Tim anggaran eksekutif dan legislatif Kepulauan Riau belum membahas anggaran untuk perbaikan Jembatan II Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang, meskipun kondisinya sudah rusak parah.

"Kalau DPRD Kepri menginginkan Jembatan II segera diperbaiki, karena dibutuhkan masyarakat," kata Anggota DPRD Kepri Suryani di Tanjungpinang, Kamis.

Baca juga: Dinas PUPRP: Perbaikan Jembatan II Dompak Tanjungpinang ribet

Ia mengatakan pembahasan anggaran belum dapat dilakukan DPRD Kepri lantaran alat kelengkapan dewan belum terbentuk.

Rencananya, Kamis ini akan dilakukan rapat paripurna pengesahan alat kelengkapan DPRD Kepri, namun ditunda.

"Kami belum mengetahui apakah dinas terkait sudah menyiapkan perencanaan untuk perbaikan jembatan itu, sementara pembahasan anggaran baru dapat dilakukan setelah alat kelengkapan dewan disahkan," ujar Suryani yang juga mantan Anggota Komisi III DPRD Kepri.

Baca juga: Perbaikan jembatan II Dompak perlu biaya Rp5 miliar

Suryani mengatakan sampai saat ini, akses jembatan yang menyatukan Pulau Dompak dengan daratan Kota Tanjungpinang tersebut dibuka secara terbatas. Pemerintah hanya mengijinkan kendaraan roda dua melewati jembatan tersebut, namun tidak boleh konvoi.

Hal itu karena tiang pondasi jembatan mengalami kerusakan. Sebanyak 250 tiang pondasi dalam kondisi memprihatinkan. Sementara Pemprov Kepri tidak memiliki anggaran perawatan yang cukup untuk memperbaiki jembatan itu.

Anggaran yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan itu, menurut dia cukup besar.

Baca juga: Polres Tanjungpinang selidiki kerusakan Jembatan II Dompak

"Kerusakan jembatan itu dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa. Ini harus mendapat perhatian khusus lantaran jembatan itu dibutuhkan pemerintah dan masyarakat," ujarnya.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Pertanahan Kepri, Hendrija, mengatakan perbaikan Jembatan II harus melalui proses panjang, mulai dari urusan teknis, penganggaran hingga konsultasi dengan penegak hukum agar tidak melanggar aturan.

Baca juga: Kementerian PUPR syaratkan penggunaan baja tulangan beton SNI

"Belum lagi prosedur lelang. Kami juga mengupayakan agar kerusakan tiang pondasi ini dapat dikategorikan sebagai bencana," ujarnya.

Hendrija mengatakan kerusakan tiang pondasi Jembatan II berdasarkan investigasi tim ahli dari Kementerian PUPR mencapai 70 persen.

Dalam dua bulan terakhir tim Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Kepri bolak-balik ke Kejati Kepri, Polda Kepri, Inspektorat dan BPK untuk mendapat masukkan agar jembatan ini dapat diperbaiki semula.

"Rencananya, dalam waktu dekat, kami akan mengundang para pihak yang berkompeten untuk membahas persoalan itu bersama-sama," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah selesaikan pembangunan tiga jembatan di Jateng

 

Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Agus Salim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual belum dibahas

Komentar