"Tentu perampingan dinas ini bisa menghemat sebesar Rp70 miliaran dari total APBD kita," kata Bupati Garut kepada wartawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan, penggabungan dinas itu akan berdampak pada efisiensi anggaran seperti tunjangan penghasilan pegawai dan yang lainnya untuk kebutuhan satu dinas.
Besaran perkiraan hematnya, kata dia, sebesar Rp70 miliaran dari total belanja langsung APBD Kabupaten Garut sebesar Rp1,3 triliun per tahun.
"Ya lumayan beberapa persen bisa menghemat dari total belanja langsung kita Rp1,3 triliun," katanya.
Ia menyampaikan, Pemkab Garut saat ini telah membentuk tim untuk melakukan kajian perampingan birokrasi atau penggabungan sejumlah dinas agar lebih efektif seperti pemerintah kota dan kabupaten lain di Jabar.
Ia menyebutkan, hasil kajian tim yang dipimpin Sekretaris Daerah Garut ada beberapa dinas yang disetujui untuk digabung menjadi satu dinas.
"Sudah dikaji oleh tim ada beberapa disetujui, karena kita saat ini ada 27 dinas, kalau daerah lain seperti Kabupaten Tasikmalaya itu 16 dinas," katanya.
Ia menambahkan, perampingan birokrasi di Pemkab Garut mengikuti kebijakan yang sedang dicanangkan oleh pemerintah pusat agar lebih meningkatkan pelayanan publik.
"Nanti ada penggabungan kembali, itu visi presiden dalam perampingan birokrasi," katanya.
Baca juga: Pemkab Garut minta perusahaan liburkan pekerja saat pilkades
Baca juga: 200 desa di Garut dikembangkan jadi destinasi wisata
Baca juga: Bupati Garut nyatakan Kadispora tersangka korupsi tak ganggu pelayanan
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
