Indonesia, Belanda rayakan 50 tahun kerja sama hukum

Indonesia, Belanda rayakan 50 tahun kerja sama hukum

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan PM Belanda Mark Rutte (kiri) sebelum pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (7/10/2019). Pertemuan itu membahas kerja sama strategis antara Indonesia dan Belanda ke depan berdasarkan prinsip kemitraan komprehensif. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Belanda tahun ini memperingati 50 tahun kerja sama hukum dan akan menggelar Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update ke-4 pada 11-12 Desember untuk merayakan kolaborasi keamanan dan keadilan kedua negara.

“Kita tahu Indonesia dan Belanda memiliki DNA hukum yang serupa, sistem hukum kita sangat mirip,” kata wakil kepala bidang politik Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Brechtje Klandermans, dalam konferensi pers di Erasmus Huis Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa pertemuan Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update (INLU) sebelumnya diselenggarakan sebanyak tiga kali, dan ini merupakan kedua kalinya diadakan di Indonesia.

“Penyelenggaraan INLU pada tahun 2019 ini juga menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan 50 tahun kerja sama hukum Indonesia dengan Belanda,” katanya.

Ia menjelaskan akan ada banyak ahli yang datang dari berbagai institusi hukum di Belanda. Bersama dengan para ahli dari Indonesia, mereka akan mempresentasikan hasil-hasil yang telah dicapai bersama dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, kesamaan yang banyak dalam sistem hukum kedua negara membuat pertukaran antara ahli Indonesia dan Belanda menjadi penting dan berguna, terutama dalam mendeteksi tantangan yang dihadapi bersama dalam sistem hukum, serta mencari solusi atas tantangan tersebut.

Pembicara dalam konferensi pers terkait penyelenggaraan 'Indonesia-Netherlands Security and Rule of Law Update (INLU) 2019' di Jakarta, Selasa (10/12/2019). Dari kiri ke kanan: Wakil Kepala bidang Politik Kedubes Belanda di Jakarta Brechtje Klandermans, Direktur Nuffic Neso Indonesia Peter Van Tuijl, Staf Ahli Kerja Sama Institusi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Diani Sadia Wati, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yanti Fristikawati. (ANTARA/Aria Cindyara/tm)
Sementara itu, Staf Ahli Kerja sama Institusi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Diani Sadia Wati, mengatakan dalam acara tersebut, akan diluncurkan pula Indeks Akses untuk Keadilan (Indonesian Access to Justice Index).

“Hal ini juga berkaitan dengan realisasi SDGs nomor 16 poin tiga tentang Peace, Justice and Strong Institutions,” katanya.

INLU 2019 akan berlangsung selama dua hari. Hari pertama akan berlangsung pada 11 Desember di Erasmus Huis, Kedutaan Besar Belanda Jakarta, dan menghadirkan sejumlah pembicara, termasuk Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly, Dubes Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns, dan Wakil Ketua MA bidang Yudisial HM Syarifuddin.

Acara hari kedua akan digelar di Universitas Atmajaya pada 12 Desember dan menghadirkan berbagai pembicara dalam acara sejumlah diskusi panel.

Dalam rangkaian diskusi, akan dibahas berbagai isu keamanan dan hukum, termasuk akses untuk keadilan, arbitrase komersial, pendidikan hukum dan kehakiman, reformasi agraris, dan perlindungan lingkungan serta omnibus law untuk lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Baca juga: Menristek Bambang perkuat kolaborasi riset Indonesia dan Belanda

Baca juga: Kampanye sawit berkelanjutan Indonesia dilaksanakan di Belanda

 

Belanda Perkuat Kerja Sama Pendidikan di Indonesia

 

Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Tia Mutiasari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar