Saat dijumpai usai berbicara dalam sebuah diskusi bertajuk ‘#TalkingASEAN: Regional Competition for Infrastructure Investment in ASEAN’ di the Habibie Center Jakarta, Kamis, Zulfikar mengatakan bahwa undang-undang sapu jagat godokan pemerintah itu dapat dilihat sebagai ancaman oleh para investor asing.
“Menurut saya (Omnibus Law) membawa pengaruh banyak. Investor asing melihatnya lebih sebagai ancaman bagi investasi mereka,” kata Zulfikar.
Pandangan tersebut diakibatkan oleh Omnibus Law yang dapat dianggap sebagai tambahan peraturan dari sejumlah undang-undang terkait investasi yang sudah berlaku. Menurut dia, hal tersebut dapat memberatkan kesan Indonesia yang memiliki birokrasi yang kompleks.
“Jadi lebih banyak regulasinya dan complicated lah birokrasinya. Ini yang investor asing lihat,” kata dia.
Padahal, Omnibus Law tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perizinan untuk masuknya investasi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah merevisi 82 UU dan 1.194 pasal dalam Rancangan UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang akan diajukan ke DPR pada bulan Januari 2020.
Pemerintah pun telah menetapkan 127 anggota Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik, yang terdiri dari perwakilan kementerian atau lembaga terkait, pengusaha, kepala daerah, akademisi dan tokoh masyarakat.
Selain Omnibus Law Lapangan Kerja, pemerintah juga telah merampungkan RUU Omnibus Law Perpajakan yang mencakup enam pilar.
Baca juga: Airlangga pastikan Omnibus Law ubah paradigma dalam kemudahan berusaha
Baca juga: Mahfud sebut "omnibus law" batalkan UU yang tak sinkron
Baca juga: Jokowi harap ketua DPR percepat omnibus law
Pewarta: Aria Cindyara
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2019
