Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan pasca-diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan korupsi harus lebih ditingkatkan melalui upaya pencegahan dan pemberantasan.
Baca juga: Peringati ulang tahun, Ketua KPK janji bawa KPK lebih profesional
"Pemberantasan meliputi koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi pelayanan publik," katanya.
Firli menyebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, ada tiga fokus yang harus dilakukan KPK bersama kementerian/lembaga, termasuk Polri.
Pertama, meningkatkan pelayanan yang akuntabel dan transparan. Kedua, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara, dan ketiga adalah penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Baca juga: Cegah korupsi, KPK berhasil selamatkan kerugian negara Rp61,5 triliun
"KPK tidak bisa bekerja sendiri tapi membangun sinergi, kerja sama terus ditingkatkan agar pemberantasan korupsi bisa mencapai hasil yang berdaya guna. Kami terus melakukan kerja sama, terutama memperbarui kerja sama yang ada dan meningkatkannya," kata Firli.
Pertemuan tersebut juga membahas tentang penguatan kerja sama melalui pendidikan dan pelatihan bersama.
"(Kerja sama) tidak hanya dengan Polri, tetapi juga dengan Kejaksaan Agung, BPKP, dan BPK," katanya.
Baca juga: Kapolri terbitkan TR prosedur penanganan kasus tipikor libatkan pemda
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan terima kasih atas kinerja Tim Teknis yang telah menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.
"Kami ingin menyampaikan apresiasi secara langsung kepada Polri karena sejak tahun 2017, Kapolri dan tim khususnya (akhirnya) bisa mengungkap kasus penganiayaan terhadap pegawai KPK, Novel," kata Firli.
Baca juga: Pengamat: konsolidasi internal KPK harus segera berjalan
Senada, Kapolri Jenderal Idham mengatakan bahwa kerja sama Polri-KPK yang selama ini telah dibangun harus ditingkatkan agar pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa lebih baik lagi.
"Kami bangun komunikasi sehingga masalah pencegahan, pemberantasan korupsi bisa lebih baik lagi ke depan," kata Idham.
Ia menambahkan, Polri-KPK juga akan memperpanjang nota kesepahaman kedua pihak yang sudah berakhir pada 2019.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
