SMI salurkan pinjaman daerah Rp4,6 triliun

SMI salurkan pinjaman daerah Rp4,6 triliun

Direktur Utama PT SMI (Persero) Edwin Syahruzad (tengah) bersama Dirjen Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata (kanan) dan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Meirizal Nur di gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/01/2020). ANTARA/Dewa Wiguna.

Total komitmen pinjaman itu kami berikan kepada 24 pemerintah daerah
Jakarta (ANTARA) - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menyalurkan komitmen pinjaman kepada pemerintah daerah senilai Rp4,6 triliun sejak akhir tahun 2015 hingga akhir tahun 2019 yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur penunjang layanan publik.

"Total komitmen pinjaman itu kami berikan kepada 24 pemerintah daerah," kata Direktur Utama PT SMI (Persero) Edwin Syahruzad di gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pinjaman daerah itu digunakan untuk membangun rumah sakit umum daerah (RSUD) dengan total kapasitas 219 tempat tidur.

Baca juga: PT SMI biayai pembangunan jalan ibu kota baru sejak 2017

Selain itu, untuk peningkatan jalan sepanjang 523 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 983 meter.

Dia menjelaskan dalam kurun waktu tersebut, BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu juga mengeluarkan 73 surat penawaran pinjaman kepada 54 pemerintah daerah senilai kurang lebih Rp12 triliun.

Dalam penyaluran pinjaman daerah, SMI melakukan verifikasi terhadap dokumen perencanaan.

Baca juga: SMI siap jadi Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia

Terkait perjanjian pembiayaan antara SMI dengan pemerintah daerah, kata dia, sudah mengakomodasi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, regulasi perencanaan atau konstruksi dari kementerian terkait, kualifikasi calon konsultan/kontraktor serta mitigasi risiko atas dampak sosial dan atau dampak lingkungan calon lokasi proyek.

Pihaknya juga melakukan pengawasan atas kelanjutan pelaksanaan proyek dan ketersediaan APBD setiap tahun atas pemenuhan kewajiban pinjaman.

Baca juga: Menkeu minta SMI dukung pembangunan daerah tertinggal

Pemberian pinjaman daerah tersebut, kata dia, bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah mempercepat penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, pencapaian target program pembangunan daerah serta pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pinjaman daerah juga menjadi alternatif pembiayaan bagi daerah selain APBD atau transfer dari Pemerintah Pusat," katanya.

Baca juga: ADB beri pinjami 100 juta dolar untuk infrastruktur swasta Indonesia

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar