Kalimantan Barat adalah provinsi yang memiliki 5 pintu lintas batas dan empat di antaranya telah beroperasi secara legal.Pontianak (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengharapkan pemerintah pusat dapat memaksimalkan pemanfaatan pintu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di provinsi itu untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan.
"Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Batas Negara yang dilaksanakan Kemenko Polhukam di Jakarta, Kamis kemarin, kita menyampaikan harapan agar pemerintah pusat bisa segera memaksimalkan keberadaan PLBN di daerah perbatasan, khususnya Kalbar untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan," kata Ria Norsan di Pontianak, Kamis.
Dia menyatakan, dalam Rakornas tersebut, setiap daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga menyamakan persepsi tentang arah kebijakan dan program strategis pengamanan perbatasan negara.
Baca juga: Tiga warga Kalbar terindikasi COVID-19 masuk kategori dalam pengawasan
Baca juga: Ketua Komisi V DPR resmikan jembatan di pedalaman Kalbar
Baca juga: Produk UMKM Kalbar ludes terjual saat pameran di Sarawak
"Kalimantan Barat adalah provinsi yang memiliki 5 pintu lintas batas dan empat di antaranya telah beroperasi secara legal. Namun, keberadaan PLBN ini belum dioptimalkan secara maksimal, karena baru Entikong yang difungsikan sebagai pintu keluar masuk barang dan orang, sementara yang lainnya baru pintu keluar masuk orang saja," tuturnya.
Dikatakannya, Kalbar adalah provinsi yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia, dan menjadi pintu lalu lintas yang aktif baik barang maupun orang. Sehingga diharapkan ke depan PLBN lainnya bisa difungsikan sebagai pintu masuk barang dan orang, sehingga bisa lebih memudahkan proses ekspor-impor antar negara.
"Intinya, rapat itu bahwa bagaimana kita yang berbatasan dengan negara luar, misalnya Kalbar dengan Malaysia Sarawak. Ada empat titik pintu yang sudah beroperasi secara legal, namun masih ada juga jalan-jalan tikus yang menjadi jalur ilegal," kata Ria Norsan.
Dijelaskannya, Kalbar juga menjadi beranda depan negara karena kawasan perbatasan memiliki nilai strategis terlebih dalam era globalisasi saat ini. Dari laporan Pamtas TNI yang menjaga perbatasan Indonesia - Malaysia di Kalimantan Barat, tercatat ada 60 titik perlintasan yang kerap digunakan untuk aktivitas ilegal.
"Tujuan rapat hari ini bagaimana kita memfungsikan pintu lintas batas kita itu dari seluruh sisi, baik keamanan, perekonomian, kemudian sisi kebangsaan dengan sebaik mungkin, supaya hubungan antar negara baik, Kalbar Indonesia dengan Sarawak Malaysia terjalin dengan bagus, baik, di bidang perdagangannya , politik, keamanan dan juga timbal baliknya itu dapat saling menunjang," pungkas H. Ria Norsan.
Baca juga: Tidak ada warga Kalbar ditolak di PLBN Entikong terkait Covid-19
Baca juga: PLN perkuat pembangkit listrik dukung pembangunan PLBN Maritaing
Baca juga: PLBN Entikong tolak TKA asal Cina
Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
