Ketika menjawab pers seputar antisipasi kerawanan sosial di masyarakat terkait dugaan maniputasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu, di Jakarta, Kamis, Tyasno mengatakan, SOP diperlukan bagi jajaran TNI/Polri untuk mengantisipasi kemungkinan kerawananan sosial akibat ketidakpuasan kelompok masyarakat atas pelaksanaan Pemilu, karena indikasi manipulasi DPT ataupun kemungkinan penundaan pelaksanaan pemilu.
Dengan demikian, katanya, dampak kemungkinan kerawanan sosial tersbeut dapat dihindarkan, sehingga bangsa Indonesia tidak terpecah belah dan tetap terjaga kedaulatan NKRI dan keutuhan wilayah Indonesia.
Ketua Gerakan Revolusi Nurani (GRN) itu mengharapkan, Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyelesaikan seputar dugaan manipulasi DPT agar pelakasanaan Pemilu, pada 9 April 2009 berjalan sesuai rencana.
"Dugaan manipulasi DPT perlu segera dicari jalan keluarnya antara lain mempertemuan penyelenggara Pemilu seperti KPU dengan pemerintah dan pengurus Parpol, sehingga pelaksanaan pemilu sesuai jadwal yaitu 9 April 2009 dan tidak ada penundaan pemilu," katanya.
Tyasno berharap, bahwa Pemilu 2009 menghasilan pemimpin nasional baik kalangan legislatif maupun eksekutif yang bercirikan antara lain berani, bersih, cinta tanah air dan jujur serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia.
Selain itu, para pemimpin nasional harus berani mengembalikan sistem kenegaraan ke dalam UUD 1945 yang asli atau sebelum di amandemen, karena UUD 1945 yang asli memiliki jiwa dan ruh dalam mempertahankan NKRI, dasar negara Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
Tyasno yang mengaku tidak menjadi anggota dan pengurus parpol tertentu itu mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk memilih caleg dalam Pemilu 2009 yang memiliki komitmen untuk mengembalikan UUD 1945 yang asli, agar bangsa Indonesia mampu menyelesaikan krisis muldimensi saat ini.
Sebelumnya, Ia juga mengharapkan, para calon presiden (Capres) Indonesia mampu dan berani mengembalikan alur kebudayaan sesuai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu tersurat dalam Pancasila dan UUD 1945 yang asli.
"Pengembalian alur kebudayaan tersebut diperlukan agar bangsa Indonesia mampu mempertahankan kebudayaan sendiri, jati diri, falsafah dan dasar negara Pancasila," kata Tyasno.
Ketua III Dewan Harian Nasional (DHN) Angkatan 45 itu menilai, amandemen UUD 1945 telah membuat Indonesia kehilangan "ideologi", tidak mempunyai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi arah pembangunan dan struktur ketatanegaraan, serta sistem politik. Selain itu, menurut dia, tatanan ekonomi, serta sosial budaya telah beralih menuju liberalisme dan kapitalisme yang makin jauh dari cita-cita pendiri bangsa.
Oleh karena itu, ia berharap, para capres mendatang memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan jati diri bangsa Indonesia dengan mengembalikan UUD 1945 yang asli dan dapat dilakukan penyempurnaan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam UUD ke dalam "adendum" (tambahan dalam penjelasan). Namun, "jiwa dan roh" UUD 1945, seperti pembukaan UUD 1945, nilai-nilai Pancasila, sistem politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan tetap dipertahankan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
