Industri tekstil minta stimulus hadapi dampak wabah COVID-19

Industri tekstil minta stimulus hadapi dampak wabah COVID-19

Ilustrasi - Pekerja menjahit kain di industri tekstil rumahan di Bandung, Jawa Barat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Kami memohon intervensi pemerintah untuk memberikan relaksasi pembiayaan terkait dampak pandemik COVID-19
Jakarta (ANTARA) - Pelaku industri tekstil, yang tergabung dalam Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen  Indonesia (APSyFI), meminta stimulus dalam menghadapi kondisi perekonomian yang tak mudah akibat wabah COVID-19.

“Perubahan yang terjadi secara mendadak ini akan memberikan dampak, tidak hanya dampak kejut, tapi cenderung dampak destruktif terhadap industri, jika pendekatan pemerintah masih seperti dalam keadaan normal,” kata Ketua API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja saat konferensi video di Jakarta, Senin.

Baca juga: Pelaku usaha tekstil minta pemberlakukan "safeguard" pakaian jadi

Menurut dia, penurunan permintaan pasar yang signifikan akan mengakibatkan penurunan drastis terhadap kinerja dan kemampuan bayar industri.

“Dalam forum ini kami memohon intervensi pemerintah untuk memberikan relaksasi pembiayaan terkait dampak pandemik COVID-19 ini agar tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat menjaga aktivitas produksi dan mempertahankan serapan tenaga kerja, terutama menjelang Ramadhan dan hari raya,” ujar Jemmy.

Dalam hal ini, pelaku usaha meminta stimulus di sektor keuangan berupa relaksasi penundaan sementara pembayaran pokok minimal satu tahun tanpa limitasi jumlah kredit, penurunan bunga kredit pinjaman, serta stimulus modal kerja untuk tetap berproduksi sehingga tidak jadi PHK di sektor TPT.

Di sektor perpajakan, pelaku usaha meminta pemerintah memberi keringanan PPh badan 50 persen untuk tahun 2020.

“Kami juga mengusulkan kesempatan perbaikan SPT badan dan pribadi dengan membayar pokok saja, dan penghapusan sanksi,” ujar dia.

Selanjutnya, penundaan tenggat pembayaran PPh badan yang semula 30 April menjadi 30 Oktober dan PPh pribadi yang semula 31 Maret menjadi 30 September dengan penghapusan denda dan bunga.

Kemudian, memperpanjang masa pembayaran PPN keluaran menjadi 90 hari, sebagai contoh untuk penjualan Maret, PPN-nya seharusnya disetor April, namun diperpanjang menjadi Juli.

“Pertimbangannya adalah barang yang dijual rata rata tempo pembayarannya 120 hari dan sebagai antisipasi perpanjangan waktu pembayaran lanjutan dari konsumen sebagai dampak dari pelambatan pasar,” pungkasnya.

Baca juga: Pelaku industri tekstil perkuat sektor hulu dan hilir
Baca juga: Menperin sebut industri tekstil jadi sektor strategis


Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Dampak COVID-19, industri tekstil di titik nadir

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar