Presiden perintahkan gubernur buat rencana aksi detail soal COVID-19

Presiden perintahkan gubernur buat rencana aksi detail soal COVID-19

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo (tengah) didampingi pejabat terkait memberikan keterangan kepada media berita terkini mengenai kasus COVID-19 di Kantor Pusat BNPB, Jakarta, Sabtu (14/3/2020). Dalam keterangannya Doni menyampaikan bahwa kasus positif COVID-19 berjumlah 96 kasus per hari Sabtu (14/3/2020), dari total kasus yang tersebut 8 sembuh dan 5 meninggal dunia. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc)

kebijakan yang diambil para gubernur selaku ketua gugus tugas diupayakan komprehensif
Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia untuk membuat rencana aksi detail terkait penanganan COVID-19, khususnya membuat peta edaran COVID-19 di wilayah masing-masing.

"Presiden memerintahkan para gubernur membuat rencana aksi detail, khususnya terkait peta edaran COVID-19 di wilayah masing-masing," ujar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam telekonferensi pers seusai mengikuti Rapat Terbatas Pengarahan Presiden kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik COVID-19, di Jakarta, Selasa.

Presiden juga telah meminta gubernur melakukan refoccusing dan re-alokasi sesuai Instruksi Presiden No.4/2020 termasuk program sosial untuk keluarga miskin dan padat karya tunai dan memangkas biaya tidak perlu.

Baca juga: Ketua Gugus Tugas COVID-19: Kebijakan di daerah harus dikonsultasikan

"Kemudian semua kebijakan yang diambil para gubernur selaku ketua gugus tugas diupayakan komprehensif melibatkan seluruh komponen, termasuk tokoh agama dan tokoh lain sehingga didukung penuh masyarakat," ujar Doni.

Lebih jauh Doni menyampaikan pemerintah akan mengoptimalkan industri-industri yang mendukung penanganan COVID-19.

Doni mengatakan jika optimalisasi industri-industri tersebut bisa maksimal, maka industri bisa bekerja sama dengan komponen daerah untuk bisa membantu negara-negara lain yang membutuhkan APD, karena sebagian besar industri tekstil di Asia Selatan dan Tenggara negara maju justru mengurangi industri tekstil.

Baca juga: Gubernur Jatim umumkan Sidoarjo dan Magetan daerah terjangkit COVID-19

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Pemerintah kedepankan upaya pencegahan terkait karhutla

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar