"Uang tunai yang diberikan pada rakyat kurang mampu berupa BLT ini sama sekali bukan dari hasil utang luar negeri. Adanya kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu bisa menghemat subsidi dan dari penghematan itu yang digunakan," tegas Boediono di Malang, Kamis malam.
Menurut dia, perumusan kenaikan BBM akan mengurangi beban subsidi sehingga dananya bisa dialihkan untuk membantu warga miskin, baik berupa uang tunai yang berbentuk BLT atau dalam bentuk layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan.
Menyinggung program BLT jika dirinya terpilih nanti, mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu menyatakan, tergantung kebutuhan, situasi dan kondisi.
"Saat ini bantuan untuk rakyat kurang mampu ini dalam bentuk uang tunai. Ke depan bisa saja dalam bentuk lain, mungkin dalam bentuk pendidikan murah dan berkualitas serta kesehatan gratis, pokoknya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi," tegasnya.
Ketika ditanya soal program 100 hari jika terpilih, Boediono mengaku, belum dibicarakan secara matang, namun dirinya memiliki 13 program yang bakal direalisasikan di antaranya terkait lingkungan, kesehatan dan pendidikan serta perekonomian.
Ia mengemukakan, untuk menumbuhkan dan menguatkan perekonomian secara maksimal, ada tiga tema yang harus dilakukan dan diperbaiki dengan optimal yakni infrastruktur jalan dan transportasi, baik laut, udara dan darat.
Selain itu, katanya, juga pembenahan layanan umum yang bisa diwujudkan dalam infrastruktur lunak (layanan institusi) serta intervensi langsung dari pemerintah terutama pada masyarakat yang tertinggal melalui bantuan seperti raskin, BLT, jamkesmas, Bos dan PNPM.
"Untuk membenahi dan menguatkan perekonomian bangsa ini termasuk pembangunan di semua bidang, fisik dan non fisik selama lima tahun ke depan paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp1.400 triliun," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
dan APBN sebagiannya dari utang luar negeri
Sebenarnya saya sih ngak yakin bahwa utang digunakan untuk BLT, yang saya ketahui adalah diberikannya BLT dengan adanya kenaikan BBM di tahun 2005 dan untuk mengeluarkan dana BLT atas persetujuan DPR yang nota bena wakil rahyat yang diketuai oleh fraksi PDIP dengan anggautanya dari seluruh perwakilan partai di DPR.