"Kami prihatin atas persoalan DPT Pemilu Legislatif yang terjadi pada Pilpres. Ini harus dibenahi, karena jutaan warga kehilangan hak pilihnya," kata jurubicara Forum Pemuda Lintas 98 (Formula'98) Jackson Kumaat di Rumah Perjuangan, Jakarta, Minggu.
Menurut mereka, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres, harus menyelesaikan permasalahan DPT yang berakibat hilangnya banyak hak pilih masyarakat.
Menurut Jackson, hilangnya hak suara pada Pilpres 2009, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Jackson dan rekan-rekan lainnya tergabung dalam organisasi yang dulunya bernama Forum Aktivis 98 Lintas Partai. Jackson pun tidak mempermasalahkan bila terjadi penundaan Pilpres sehingga dapat mengubah agenda kenegaraan lainnya.
"Yang lebih penting saat ini adalah rakyat dapat menggunakan hak demokrasi," kata Jackson.
Lebih lanjut ia mengatakan, Megawati sebagai salah capres peserta Pilpres diharapkan segera meminta DPT yang hingga kini masih belum dipublikasikan oleh KPU.
DPT tersebut, kata dia, minimal harus sudah diserahkan kepada Tim Sukses untuk diklarifikasi sebelum Pilpres 8 Juli 2009. Pihaknya menyayangkan buruknya kinerja KPU menjelang Pilpres, padahal usai Pemilu Legislatif sudah diingatkan adanya ketidakberesan DPT.
Kebijakan KPU pasca Pileg 9 April 2009 dianggap bertentangan dengan UU Pemilu, karena tidak memperhatikan mekanisme yang sudah direncanakan, kata Jackson yang juga mantan Sekum Senat Mahasiswa STIE Nusantara Jakarta.
Sebelumnya, para mantan aktivis mahasiswa ini mengunjungi kediaman Jusuf Kalla, yang juga capres dari Partai Golkar. Usai menerima mereka, Wapres Jusuf Kalla mendukung agar KPU segera menyelesaikan kekisruhan Daftar DPT sebelum Pilpres.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
