"Pilpres harus dilaksanakan sesuai jadwal pada 8 Juli 2009 karena itu sudah diagendakan," kata Ahmad Rizal dari Gerakan Aktivis 98 untuk SBY-Boediono kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Ahmad Rizal yang didampingi sejumlah aktivis seperti Arif Rahman, Boyke Novrizon, Benard Haloho, Sarbini dan Wahab Talaohu, lebih lanjut mengatakan, pengunduran Pilpres dengan alasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang masih bermasalah tersebut bukan alasan yang tepat menunda.
Memang, bila melihat proses pemilu secara profesional semuanya jujur bahwa masih ada kekurangan, namun itu bukan alasan untuk dijadikan penundaan Pilpres, ujar dia.
Untuk memperbaiki kekurangan itu agar kualitas pemilu yang jujur dan adil bisa terwujud sudah menjadi harapan bersama, ujar dia.
Sementara Wahab Talaohu mengatakan, penyelenggara pemilu adalah KPU dan berdasarkan undang-undang anggota lembaga penyelenggara pemilu itu dipilih DPR dan kekuatan di legislatif adalah Golkar bersama PDIP.
Jadi kekuatan politik inilah yang dominan memilih anggota KPU, bukan partai utama pendukung pemerintah, kata dia lagi.
Lebih lanjut dia mengatakan, dari permasalahan tersebut berarti tidak logis tuduhan yang dinyatakan beberapa pihak harus bertanggung jawab pemerintah.
Ia pun meminta kepada seluruh elemen demokrasi untuk merapatkan barisan demi menjaga dan menyelamatkan proses transisi demokrasi agar pemilu dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
Selain itu, katanya, pihaknya juga mendesak KPU agar serius mengatasi persoalan yang terkait dengan DPT yang harus dilaksanakan sebelum Pilpres dilaksanakan.
Kesemuanya upaya itu, katanya, nantinya akan dapat melahirkan pemerintah yang bersih, legitimatif, demokratis dan memiliki moral untuk melanjutkan agenda reformasi.
(*)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
