Empat ribu warga Bengkulu putus KB selama pandemi COVID-19

Empat ribu warga Bengkulu putus KB selama pandemi COVID-19

Ilustrasi - Sejumlah warga mengikuti Program KB gratis yang digelar oleh DPPKB setempat. ANTARA/Edo Purmana/am.

Bengkulu (ANTARA) - Sebanyak empat ribu warga Provinsi Bengkulu terhenti menggunakan alat kontrasepsi keluarga berencana (KB) selama masa pandemi COVID-19.

"Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak pada semua sektor, termasuk program KB. Ada empat ribu akseptor KB di Provinsi Bengkulu yang terputus atau terhenti selama COVID-19," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Rusman Efendi, Kamis.

Ia menjelaskan, kesadaran masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi KB sangat dibutuhkan agar tidak terjadi lonjakan angka kehamilan atau 'baby boom' selama masa pandemi COVID-19.

Baca juga: BKKBN antisipasi "baby boom" karena penggunaan KB menurun

Rusman mengatakan, salah satu upaya untuk mengantisipasi hal itu yakni dengan memaksimalkan peran seluruh kader dan penyuluh KB di tingkat desa.

Mereka diharapkan dapat memberikan informasi dan mengingatkan masyarakat agar tidak terputus menggunakan KB.

Selain itu para kader KB ini juga diharapkan bisa menjadi penghubung antara bidan desa dan warga yang akan menggunakan KB, mengingat saat ini ada pelayanan KB tidak bisa dilakukan secara massal.

"Untuk sampai ke masyarakat yang paling dekat adalah kader. Kader inilah yang nanti akan menjadi ujung tombak bagaimana pesan-pesan tersebut sampai dan masyarakat tetap melaksanakan KB di masa pandemi ini," kata Rusman.

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indoensia (IBI) Provinsi Bengkulu Yusniar mengatakan, pelayanan KB di masa pandemi COVID-19 ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan.

Yusniar menjelaskan, masyarakat yang ingin menggunakan KB tidak harus mendatangi fasilitas kesehatan tetapi cukup menghubungi kader KB yang ada di setiap desa.

Nantinya, kader KB inilah yang akan menghubungkan antara warga yang akan memasang KB dan bidan.

"Tidak harus ke luar rumah tapi penyuluh akan mendata dan membuat janji sehingga akan menjadi penghubung ke petugas kesehatan atau bidan sehingga tidak ada pengumpulan banyak orang sehingga benar benar memenuhi protokol kesehatan," jelasnya.

Baca juga: Pemkot Bogor apresiasi kunjungan DPR RI ke Bogor terkait program KB
Baca juga: Pekerja Indonesia di Sarawak nikmati layanan KB dari pemerintah
Baca juga: BKKBN pastikan pelayanan KB di perbatasan terlayani
Baca juga: Pekerja Migran Indonesia di Sarawak sambut layanan KB di perkebunan


Pewarta: Carminanda
Editor: Triono Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Tak lagi fokus jumlah, KB berganti kepanjangan jadi keluarga berkualitas

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar