Pemerintah memulai proyek pengembangan 10 desa wisata Danau Toba

Pemerintah memulai proyek pengembangan 10 desa wisata Danau Toba

Sejumlah wisatawan menikmati panorama Danau Toba dari atas bukit Taman Sipinsur Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu (2/12). Taman dengan seluas dua hektar dan berada pada ketinggian 1.213 meter dpl itu merupakan salah satu tujuan wisata yang akan masuk dalam objek wisata Taman Bumi atau Geopark Kaldera Toba yang dapat menikmati langsung panorama Danau Toba dari atas perbukitan. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/pras.

pengembangan desa wisata yang ditandai dengan groundbreaking toilet wisata yang dapat CSR Pertamina dan juga pengelolaan persampahan dari Pegadaian
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah secara resmi memulai proyek pengembangan 10 desa wisata di kawasan destinasi pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara, yang secara simbolis ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) toilet wisata dan pengelolaan persampahan.

Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Arie Prasetyo dalam jumpa pers daring yang dipantau di Jakarta, Jumat, menjelaskan pengembangan 10 desa wisata itu merupakan pilot project (proyek percontohan).

"Jadi tadi ada groundbreaking pengembangan desa wisata yang ditandai dengan groundbreaking toilet wisata yang dapat CSR Pertamina dan juga pengelolaan persampahan dari Pegadaian," katanya.

Arie mengatakan peletakan batu pertama pengembangan desa wisata itu dihadiri langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.

Ada 10 desa yang dipilih dalam proyek percontohan berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki serta berbasis komunitas. Ke 10 desa itu terletak di Kabupaten Humbang Hasundutan (tiga desa), Kabupaten Toba (empat desa) dan Kabupaten Tapanuli Utara (tiga desa).

Selain groundbreaking pengembangan desa wisata, pada Jumat ini juga dilakukan penyerahan santunan atas lahan otoritatif Danau Toba. Pemerintah memberikan uang kerohiman senilai total Rp26 miliar bagi masyarakat yang terdampak proyek pengembangan pariwisata di lahan seluas 279 hektare.

"Uang kerohiman ini bukan ganti rugi lahan, yang diganti adalah ekonomi masyarakat yang terdampak karena pengembangan Danau Toba," kata Arie.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi Odo R.M. Manuhutu mengingatkan bahwa pembangunan prasarana pariwisata di 10 desa wisata itu agar dapat dirawat dengan baik agar fasilitas tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

Ia juga mengatakan dengan tuntasnya pembebasan lahan tahap pertama di kawasan tersebut diharapkan dapat menarik investasi ke Danau Toba.

"Dan semoga dengan investasi itu akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan, menyerap tenaga kerja dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal," pungkasnya.

Baca juga: KemenPUPR lanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata di Danau Toba
Baca juga: Pariwisata Toba, delapan kepala daerah perlu tingkatkan koordinasi
Baca juga: Presiden arahkan wisata Danau Toba paralel


Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Danau Toba resmi sandang Unescoa Global Geopark

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar