Laporan tahunan itu, yang disusun oleh para kepala misi EU di Yerusalem, menuduh Israel pada 2009 melaksanakan sebuah kebijakan rumit yang mencakup perluasan permukiman Yahudi dan penghancuran rumah Palestina di Yerusalem Timur.
"Perkembangan-perkembangan di Yerusalem Timur pada 2009 ditandai dengan perluasan permukiman Israel yang terus dilakukan dan penghancuran sejumlah besar rumah Palestina dan perintah pengusiran," kata laporan itu, yang diterbitkan pertama kali oleh harian liberal Israel Haaretz.
Israel menduduki dan mencaplok Yerusalem Timur pada 1967 dan menganggapnya sebagai "ibukota abadi yang tidak bisa dibagi", dalam sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat dunia.
"Israel secara praktis terus mengupayakan pencaplokan ilegal Yerusalem Timur dengan memperlemah komunitas Palestina di kota itu, merintangi pembangunan perkotaan Palestina dan memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah lain Tepi Barat," katanya.
Masa depan Yerusalem Timur, yang diharapkan Palestina menjadi ibukota negara mendatang mereka, merupakan salah satu masalah paling sensitif dalam perundingan perdamaian Timur Tengah, yang dibekukan selama hampir satu tahun.
Laporan EU itu mengatakan, kebijakan negara Yahudi tersebut di Yerusalem Timur mengganggu prospek bagi sebuah ibukota negara Palestina di Yerusalem Timur dan membuat penyelesaian dua negara semakin tidak mungkin.
Laporan setebal 14 halaman yang bertanggal 23 November itu mengatakan, kebijakan Israel di Yerusalem Timur merupakan "bagian tidak terpisahkan dari sebuah strategi Israel yang lebih luas".
EU dalam laporan itu menuduh pemerintah Israel dan pihak berwenang Yerusalem mendukung dan membantu organisasi-organisasi swasta sayap kanan Yahudi memperkuat cengkeraman di dan sekitar Kota Tua.
Menurut laporan itu, pihak berwenang memberlakukan pembatasan ketat untuk mengeluarkan surat izin mendirikan bangunan bagi rumah Palestina di Yerusalem Timur, yang membuat mereka terpaksa membangun tanpa surat izin.
Akibatnya, lebih dari 600 rumah milik orang Palestinia dihancurkan sejak tahun 2000, katanya.
Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan pembekuan surat izin baru bagi pembangunan rumah di permukiman Yahudi di wilayah lain Tepi Barat, namun keputusan itu tidak mempengaruhi Yerusalem Timur, dimana sekitar 200.000 orang Yahudi tinggal di 12 permukiman.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
