"Tindakan ini 'kan melanggar aturan! Karena seharusnya dana (BUMN) tersebut ditanam di bank pemerintah," katanya beberapa saat sebelum rapat panitia angket di Jakarta, Selasa.
Karena itu, pihaknya juga mengusulkan dan bahkan mendesak audit terhadap BUMN yang menanamkan duitnya di Bank Century.
Ia mengatakan itu menanggapi pernyataan Ketua Pansus Angket Kasus Bank Century, Idrus Marham (Fraksi Partai Golkar) yang mengatakan, pihaknya telah meminta BPK untuk mengadakan audit investigasi lanjutan terhadap aliran dana Bank Century senilai Rp6,7 triliun tersebut.
"Pihak kami malah mendesak pimpinan Dewan segera meminta kepada BPK agar melakukan audit kinerja terhadap BI, khususnya direktorat pengawasan," tegasnya.
Menurut dia, selama ini pengawasan BI terlihat tidak konsisten. "Masa' bank sakit seperti Century tidak diawasi secara konsisten," ujarnya.
Mengenai desakan audit terhadap BUMN yang menanamkan duitnya di Bank Century, Eva Sundari menyatakan, hal itu tidak boleh diabaikan.
"Sudah jelas sekali bahwa tindakan BUMN tersebut melanggar aturan, karena seharusnya dana tersebut ditanam di bank pemerintah. Ini apa motifnya? Bahkan ada kecurigaan mau diterapkan di valas dan bunganya ke mana," tanyanya dalam nada tinggi.
Ketua Pansus Angket Century, Idrus Marham (Fraksi Partai Golkar) menyatakan, pihaknya akan meminta pihak Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit investigasi lanjutan sehubungan dengan aliran dana sekitar Rp6,7 triliuan dana talangan untuk Bank Century.
"Memang, pada saat rapat konsultasi dengan PPATK, kami telah diberikan data mengenai aliran dananya. Namun, masih ada yang belum disampaikan, di antaranya, transaksi-transaksi yang mencurigakan, auditnya dan para deposan besarnya," ungkapnya.
Karena itu, pimpinan Panitia Angket Kasus Bank Century sepakat meminta BPK melakukan audit invstigasi lanjutan terkait Bank Century."Kami mengharapkan minggu akhir Januari sudah selesai," kata Idrus Marham.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
