"Perda yang menurunkan daya saing produk industri dalam negeri yakni Perda yang menjadi dasar diberlakukannya pungutan pajak dan retribusi daerah sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi," kata Franky Sibarani pada diskusi "Nasib Industri Lokal Setelah Diberlalukan China-ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA)", di Jakarta, Sabtu.
Dikatakan Franky, di Sumatera Utara ada Perda mengatur retribusi terhadap perdagangan produk kalengan Rp5 per unit. Di Bali ada Perda yang mengatur pemberlakukan kenaikan pajak air tanah hingga 1.000 persen serta di Jawa Timur ada Perda yang mengatur pajak penggunaan hasil bumi Rp50 per kilogram.
Menurut dia, banyaknya Perda-perda retribusi dan pajak seperti ini di berbagai daerah menyebabkan biaya produksi makin tinggi sehingga melemahkan daya saing pruduk industri dalam negeri terhadap produk dari China.
Agar produk industri dalam negeri bisa bersaing dengan produk China pada penerapan CAFTA, ia mengimbau agar pemerintah pusat memberikan pemahaman terhadap pemerintah daerah untuk tidak memberlakukan Perda tentang retribusi dan pajak yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
Menurut dia, banyaknya Perda retribusi dan pajak ditambah kondisi infrastruktur jalan di daerah yang buruk menyebabkan biaya produksi semakin tinggi.
Dengan kondisi ini, katanya, untuk mendatangkan jeruk dari Brastagi ke Jakarta menjadi lebih mahal dibandingkan dengan mendatangkan durian darian dari Thailand.
Faktor lainnya yang menyebabkan biaya produksi menjadi tinggi, menurut dia, adalah upah buruh yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas kerja.
Menurut dia, aksi unjuk rasa buruh yang menuntut kenaikan upah menjadi persoalan tersendiri bagi industri dalam negeri.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
