Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Bidang Kesejahteraan Rakyat, Hari Soegiri, mengatakan, seminar itu akan digelar di Gedung Bung Tomo, Jombang, Selasa (12/1) besok.
"Seminar ini untuk menindaklanjuti usulan masyarakat agar Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional," katanya di Surabaya, Senin.
Selain itu, seminar tersebut sebagai upaya untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan Menteri Sosial sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar Tanda Jasa Kehormatan. "Hasil seminar itu kemudian dibahas dalam sidang BPPD di kantor Pemprov Jatim, Rabu (13/1) lusa," kata Hari.
Sidang BPPD itu akan dipimpin Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang juga salah satu keponakan Gus Dur. Dalam sidang itu, BPPD akan melibatkan beberapa pihak, di antaranya dari kalangan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, sejarawan, budayawan, organisasi masyarakat, dan kalangan wartawan.
"Hasil pengkajian dari sidang BPPD akan dirumuskan oleh tim dan segera dikirimkan kepada pemerintah pusat untuk melengkapi surat Gubernur Jawa Timur tentang usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur," kata Hari.
Sementara itu, yang berhak menentukan layak dan tidaknya seseorang mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah BPP Pusat.
BPP Pusat sendiri akan melibatkan Sekjen Pemberdayaan Sosial, Dirjen Pemberdayaan Sosial, Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial Departemen Sosial, dan sejarawan Univeritas Indonesia (UI) Anhar Gonggong.
Gus Dur meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta pada 30 Desember 2009. Jenazah mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu dimakamkan di Pondok Pesantren (PP) Tebuireng, Jombang, Jawa Timur keesokan harinya melalui upacara kenegaraan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.(*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
