"Dalam kaitan itu, kami akan menyampaikan usulan pengembangan Morotai menjadi KEK dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI hari Kamis (21/1," kata Muhammad Banapon dari Maluku Utara Crisis Centre kepada ANTARA di Bogor, Jabar, Rabu malam.
Komisi VI DPR RI adalah yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standarisasi nasional.
Ia menjelaskan Pulau Morotai sebagai kabupaten baru di Maluku Utara, di mana sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Halmahera Utara diresmikan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pada 20 Maret 2009.
"Mengapa Morotai perlu menjadi KEK, karena Morotai memiliki daya tarik bagi investasi kelautan (marine investment) maupun investasi kepariwisataan dan sejarah," kata Banapon yang menyelesaikan program magister (S2) di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) ini.
Menurut dia, ada sejumlah alasan strategis yang ada pada Morotai dan tidak dimiliki wilayah lain di Maluku Utara, yang menjadikannya daerah pemekaran itu punya potensi kuat untuk pengembangan ekonomi, di antaranya posisi geografis Morotai sebagai pintu menuju Pasifik, yang menjadi sentra kegiatan perdagangan global.
Kemudian memiliki potensi kelautan dan pulau-pulau kecil yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pariwisata kelautan dan industri perikanan terpadu (fisheries integrated industry).
Selain itu, juga memiliki bandara peninggalan perang dunia (PD) II yang dapat direnovasi untuk melayani penerbangan antarbangsa dari Asia Timur dan Amerika.
Khusus untuk pengembangan wisata sejarah, kata dia Morotai juga punya arti sangat penting ketika Panglima Divisi VII Amerika Serikat Jenderal Douglas MacArthur, di mana 63 batalion sekutu mendarat sejak 15 September 1944 di Tanjung Dehegila Morotai sebagai tempat konsolidasi ratusan ribu pasukannya, baik angkatan darat, laut, maupun angkatan udara.
"Sisa monumen peninggalan MacArthur hingga kini selalu menjadi daya tarik wisata tersendiri, dan ini berpeluang dikembangkan sebagai wisata khusus sejarah yang bisa mendunia," kata Mohammad Banapon.
Kabupaten Pulau Morotai merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 2.476 kilometer dengan jumlah penduduk sekitar 51 ribu jiwa.
Kabupaten itu terdiri atas lima kecamatan dan 64 desa dengan ibu kota di Daruba, Kecamatan Morotai Selatan.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
