Demikian benang merah yang diambil dalam diskusi bertajuk Dampak Implementasi CAFTA Terhadap Sektor Pertanian yang digelar Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jumat.
"Kita harus bekerja keras untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta pandai mencari peluang untuk produk yang pasarnya besar," kata Senior Advisor Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB, Prof Dr Ir E Gumbira Said.
Beberapa produk pertanian yang potensial untuk digenjot ekspornya ke China adalah kelapa sawit, karet alam, kakao, rempah-rempah, produk biofarmanaka, gambir, dan tanaman obat.
Selain itu juga ada potensi dari produk sayuran tropika, ikan tangkap, udang, rumput laut dan makanan olahan khas Indonesia.
Gumbira mengakui, akan sulit bagi Indonesia untuk menghadapi kekuatan produk China sehingga harus dicari jalan keluar.
Beberapa solusi yang ditawarkannya, Pemerintah harus memperbaiki pelayanan publik serta menghilangkan ekonomi biaya tinggi, memperbaiki infrastruktur, memberi insentif di sektor riil, serta mengkampanyekan kecintaan pada produk dalam negeri.
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah juga bisa menerapkan hambatan non tarif terkait kesehatan, label halal, serta karantina untuk produk pertanian.
Sementara itu, peneliti pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB, Widyastutik MSi mengatakan, ACFTA merupakan peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor dan investasi di China jika industri dalam negeri mampu meningkatkan daya saing.
"Diperlukan respon penawaran yang cepat dengan manajemen rantai pasokan yang efisien untuk memenuhi keinginan konsumen dengan kualitas, waktu, harga dan jumlah yang tepat," katanya.
Menurut dia, Indonesia tidak mungkin menarik diri dari kesepakatan ACFTA ataupun menerapkan hambatan non tarif karena akan terjadi retaliasi (pembalikan) dari negara lain, kecuali Indonesia dapat memberikan argumen ilmiah yang dapat diterima.
Ia mencontohkan Australia yang menerapkan Biosecurity Act untuk menghambat masuknya produk pertanian ke negara tersebut.
"Kebijakan tersebut memerlukan biaya besar tetapi berhasil menghambat masuknya produk pertanian ke Australia," katanya.
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi, FEM-IPB, Dedi Budiman Hakim mengatakan, untuk bisa meningkatkan efisiensi, Pemerintah juga harus membuat kebijakan yang komprehensif dan memperbaiki infrastruktur.
Dedi juga menekankan pentingnya kampanye untuk mencintai produk dalam negeri.(*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
