Ketua DPRD Bogor pimpin Adkasi Provinsi Jawa Barat

Ketua DPRD Bogor pimpin Adkasi Provinsi Jawa Barat

Kegiatan "Forum Silaturahmi Adkasi Provinsi Jawa Barat" di Bandung, Jawa Barat. ANTARA/HO-DPRD Kabupaten Bogor

Perda Perlindungan Petani dan Nelayan akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk membantu mereka menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ....
Cibinong, Bogor (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) Provinsi Jawa Barat dalam Forum Silaturahmi Adkasi Provinsi Jawa Barat.

"Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada DPRD Kabupaten Bogor untuk menakhodai Adkasi Jawa Barat," kata Rudy Susmanto saat ditemui di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (11/9).

Dari empat kandidat calon yang mencuat di forum tersebut, suara 18 DPRD se-Provinsi Jawa Barat akhirnya secara bulat memilih Kabupaten Bogor menjadi Ketua Adkasi Jabar. Forum Silaturahmi Adkasi juga memilih Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto sebagai Sekretaris Adkasi Jabar, dan Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Ganjar Ramadhan sebagai bendahara.

Rudy menyebutkan ada dua hal strategis yang akan menjadi fokus kerja Adkasi Jawa Barat dalam beberapa tahun ke depan, seperti persamaan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2021 dan APBD 2021 harus fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, fokus pada pertumbuhan ekonomi sebagai respons pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Pasalnya, jika ekonomi tidak cepat tumbuh, akan mengganggu stabilitas keamanan nasional.

Melalui Adkasi Jawa Barat, Rudy akan mendorong perlindungan petani dan nelayan masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promperda) di masing-masing kabupaten se-Provinsi Jawa Barat.

"Perda Perlindungan Petani dan Nelayan akan menjadi payung hukum bagi pemerintah untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim," kata Rudy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2020

KPK panggil 14 anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 terkait korupsi RTH

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar