"Karena kolusi ini menjadi semacam `order of the day`, waktu itu menjadi keseharian dari kehidupan ekonomi kita. Ibaratnya, semua menjadi budaya, kita semua terambah oleh budaya kolusi," kata Presiden pada pemberian penghargaan Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) kepada 42 bupati/wali kota Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis.
Kolusi, sebut Yudhoyono, membuat perekonomian hancur, dan pemerintah daerah harus membangun hubungan baik yang saling menguntungkan dengan dunia usaha sehingga keduanya tumbuh bersama. Dan hubungan ini harus dibangun secara transparan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan berlaku.
"Oleh karena itu, (dalam) hubungan politik dan bisnis, mari kita ganti hubungan kemitraan. Kalau terjadi hubungan menjadi kemitraan yang baik, saya yakin akan lebih bagus lagi kinerja perekonomian kita di dunia masa kini," ajaknya.
Presiden mengatakan, dunia usaha sebenarnya menyediakan kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan membangun sehingga pemerintah daerah tidak boleh mempersulit dunia usaha.
"Saya minta dibikin mudah semua urusan dengan tetap mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku," pintanya.
Yudhoyono meminta bupati dan walikota ikut aktif menyelesaikan sengketa atau masalah yang dialami dunia usaha di daerahnya masing-masing sesuai peraturan berlaku agar perekonomian dapat segera bergerak.
"Kalau ada sengketa, tolong bantu agar sengketa itu selesai dengan baik. Jangan dibiarkan `dipingpong`, apalagi diperas, digergaji, disembelih," ujarnya.
Ia juga meminta para pejabat jangan mempermainkan hukum untuk memeras dunia usaha dan mengingatkan, iklim usaha yang baik, reformasi birokrasi, dan ketersediaan infrastruktur lengkap di daerah, saling terkait mendorong pertumbuhan ekonomi.
Penghargaan CBAN diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota yang dinilai berkomitmen kuat mengimplementasikan kebijakan publik. Pada 2009 42 bupati/kota memperoleh pengharagaan ini, diantaranya Banda Aceh, Solok, Cilegon, Sukabumi, Pacitan, Gresik, Wakatobi, Makassar, Kutai Barat, dan Maluku Tenggara.
Yudhoyono meminta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mulai 2011, memberikan penghargaan serupa kepada kabupaten/kota yang menyediakan fasilitas kepada penyandang cacat dan golongan lanjut usia.
D013/A041/AR09
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2010
