"32 BTS tersebar di kabupaten Buru sebanyak delapan unit, Maluku Tenggara tujuh unit, Maluku Tengah lima unit, Buru Selatan empat unit, Seram Bagian Barat (SBB) tiga unit, Kepuluan Aru satu unit serta masing - maisng dua unit di kota Ambon dan Seram Bagian Timur (SBT), " kata Kadis Kominfo Maluku, Bakry Lumbessy, di Ambon, Jumat.
Program bertajuk "Implementation Of Merah Putih for Rural and Development" itu bertujuan membuka keterisolasian melalui akses informasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, mengurangi kesenjangan digital serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan sebagaimana komitmen pemerintah dalam rencana pembangunan jangka menengah.
"Sayangnya, kota Tual, Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) tidak kebagian program tersebut sehingga sedang dipertimbangkan kebijakan untuk mengalihkan sejumlah BTS dari kabupaten yang dinilai telah memiliki jangkauan komunikasi baik ke tiga daerah tersebut," ujar Bakry.
Dia menginginkan perlunya pembangunan BTS tersebut di MBD sebagai kabupaten baru diresmikan oleh Mendagri Mardiyanto di Ambon pada 16 September 2009 bersamaan dengan Bursel.
"Kami mempertimbangkan MBD merupakan wilayah di Maluku yang secara geografis berbatasan langsung dengan Timor Leste. Apalagi di sana terdapat 11 buah pulau terluar yang sangat kesulitan komunikasi," kata Bakry.
Dia mengatakan, pembangunan BTS itu dibangun Balai Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ambon.
"Jadi Dinas Kominfo hanya bertugas melakukan pengawasan dari program yang telah dikembangkan sejak 2006. Pada 2006 program tersebut dinamakan `Desa Berdering", selanjutnya sesuai perkembangan informasi teknologi, maka saat ini terkenal dengan `Desa internet`, yang daya jangkauannya diperluas," ujar Bakry.
Program "Desa Berdering" di Maluku sejak 2006 ditargetkan menjangkau 720 Desa dengan satu BTS hanya mampu melayani 25 telpon yang jangkauannya 100 - 200 meter.
"Saat ini, BTS tersebut telah ditambah daya jangkauannya menjadi 5 KM sehingga mampu melayani 100 telpon," kata Bakry Lumbessy.
Program yang sudah dimulai sejak 2006 itu menargetkan 31.824 desa-desa prioritas di seluruh provinsi berdasarkan usulan masing-masing Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia.
(T.L005/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
