Wamenkeu tegaskan belanja pemerintah jadi tulang punggung ekonomi RI

Wamenkeu tegaskan belanja pemerintah jadi tulang punggung ekonomi RI

Dokumentasi - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan sambutan dalam acara Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp/pri.

karena itu belanjanya harus kita pastikan cukup dan bermanfaat untuk menangani perekonomian
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa belanja pemerintah dalam APBN dan APBD menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah krisis pandemi COVID-19.

“APBN dan APBD menjadi tulang punggung karena itu belanjanya harus kita pastikan cukup dan bermanfaat untuk menangani perekonomian,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa.

Suahasil menyatakan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pendapatan negara turun, pemerintah tidak bisa mengurangi belanja dalam rangka menjaga kondisi anggaran tetap baik.

Menurutnya, pemerintah justru harus meningkatkan belanja terutama yang bertujuan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi meskipun defisit menjadi sangat tinggi.

Ia menuturkan sebenarnya Indonesia terkenal sebagai negara yang sangat disiplin dalam mengelola defisit APBN yaitu selalu di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sejak 2013.

Di sisi lain, ia mengatakan pandemi memaksa pemerintah untuk menaikkan defisit menjadi lebih dari 3 persen sampai 2022 melalui diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2020.

“Bukannya tidak terbatas tapi terbatas sampai 2022 untuk menangani pandemi COVID-19 ini,” tegasnya.

Oleh sebab itu, ia memastikan kenaikan defisit akan tercermin pada optimalisasi belanja yang salah satunya melalui program PEN dengan total anggaran sebesar Rp695,2 triliun untuk enam fokus sektor utama.

Enam sektor tersebut meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, insentif dunia usaha, dukungan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemda, serta pembiayaan korporasi.

“Enam bidang program pemulihan ekonomi nasional ini kita jalankan melalui APBN dan APBD,” ujarnya.

Suahasil pun meminta APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), SPI (Satuan Pengawas Internal), APH (Aparat Penegak Hukum), dan pengawas lainnya untuk berkontribusi dalam memastikan penggunaan dan pelaksanaan anggaran secara baik.

“Memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu singkat itu tetap akuntabel. Seluruh masyarakat kita menunggu realisasi dari anggaran pemulihan ekonomi nasional tersebut,” katanya.

Baca juga: Ekonom: Belanja pemerintah pusat prioritas untuk sosial
Baca juga: Ekonom dorong tiga belanja prioritas 2021 terkait imbas COVID-19
Baca juga: Menko Airlangga beberkan upaya percepat belanja pemerintah

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Wamenkeu jelaskan soal reformasi perpajakan melalui UU Ciptaker

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar