"Reformasi terutama sistem politik agar lebih demokratis, bermartabat, serta mengarah kepada pemberian hak-hak untuk memilih dan dipilih secara lebih luas kepada rakyat," kata Wiranto di sela membuka Musyawarah Daerah ke I Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Sabtu.
Demokrasi politik, dibangun agar rakyat bisa berpartisipasi dalam pemilihan secara langsung. Tapi masih sulit membangun sistem demoktaris yang dipilih secara lebih luas oleh rakyat.
"Pemilihan langsung dari rakyat, saat ini masih terganjal karena kekurangpahaman rakyat Indonesia terhadap hak politik mereka," ujarnya.
Hal itu bisa dilihat masih banyaknya rakyat yang hanya menjadi objek dari politik itu sendiri. Sehingga muncul politik transaksional atau memilih dengan imbalan tertentu, tapi bukan memilih atas kesadaran politik.
Wiranto menambahkan, dengan kasus itu, maka sistem politik demokrasi di Indonesia masih terganggu untuk benar-benar demokrasi.
"Sehingga politik nasional kita belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Wiranto menambahkan, Partai HANURA telah menyusun petunjuk pelaksana (juklak) agar praktek-praktek politik transaksional bisa dihindari.
Juklak itu untuk melarang terjadinya praktek jual beli suara. "Apabila transaksional dilakukan, Partai HANURA akan mencari kualitas dari figur yang akan maju menggunakan perahu kami," katanya.
Kalau hal tersebut masih juga dilakukan, maka Partai HANURA akan memberikan sanksi yang keras.
Terkait akan berlangsungnya Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) di enam kabupaten di Kalbar, yakni Kabupaten Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu dan Ketapang, pihaknya akan mendukung figur sesuai keinginan hati nurai rakyat, kata Wiranto.
Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 DPD Kalbar memperolah sebanyak 32 kursi yang duduk di DPRD dan DPR RI.(A057/N005)
Pewarta: Luki Satrio
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2010
