"Perpustakaan bisa digunakan sebagai kelas pembelajaran bagi semua lapisan masyarakat (pelajar, mahasiswa, para pekerja dan lainnya), sehingga mengembangkan keterampilan berbasis potensi lokal agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya," kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas RI Deni Kurniadi dalam webinar Ngobrol Bareng Perpusnas dengan LKBN Antara: Peran Perpustakaan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Saat Pandemi di Jakarta, Jumat.
Bahkan, sebelum masa pandemi COVID-19, perpustakaan telah bertransformasi berbasis inklusi sosial untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses pengetahuan, baik secara langsung di perpustakaan maupun dalam jaringan melalui layanan internet.
Dengan kemudahan akses terhadap koleksi perpustakaan, diharapkan terjadi peningkatan literasi, inovasi dan kreativitas pada masyarakat.
Baca juga: Komisi X dukung Perpusnas tingkatkan pengembangan perpustakaan daerah
Baca juga: Pemerintah harus kerja sama wujudkan gerakan literasi berbasis budaya
Deni menuturkan perpustakaan menjadi tempat berlatih keterampilan dalam menumbuhkan kecakapan dan keterampilan kerja agar bisa memenuhi kebutuhan terhadap pengetahuan maupun kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat bisa memanfaatkan perpustakaan untuk mengembangkan kemampuan berwirausaha, termasuk menciptakan peluang kerja, sehingga bisa meningkatkan pendapatan keluarga.
Dengan pengembangan layanan literasi berbasis inklusi sosial, kemampuan literasi masyarakat diharapkan dapat meningkat agar kualitas hidup menjadi lebih baik. Hal itu tentunya akan mendukung mewujudkan Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan.
"Jadi, literasi memiliki kontribusi yang positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas, inovasi meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0 saat ini," ujar Deni.
Dia berharap perpustakaan yang bertransformasi berbasis inklusi sosial menjadi wadah menemukan solusi dari permasalahan kehidupan dan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.
Perpusnas sudah melakukan transformasi berbasis inklusi sosial sejak 2018 di 59 kabupaten dan 21 provinsi sebagai upaya untuk membangun literasi masyarakat dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai ke tingkat desa. Dengan demikian, perpustakaan menjadi ruang berbagi pengalaman, belajar kontekstual sekaligus berlatih keterampilan.
Baca juga: Perpusnas dorong perpustakaan jadi pelopor gerakan literasi masyarakat
Deni mengatakan masyarakat yang berkegiatan di perpustakaan mendapatkan pelatihan dan bimbingan, di antaranya kewirausahaan termasuk di dalamnya meningkatkan peluang kerja, pendapatan melalui berbagai pelatihan dan berbagi pengetahuan, sehingga tercipta keluarga dan masyarakat yang sejahtera.
"Mari kita jadikan perpustakaan sebagai tempat untuk memacu kreativitas dan inovasi guna mengkapitalisasi budaya lokal. Mengembangkan keterampilan berbasis potensi lokal agar mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan," tuturnya.
Sebagai contoh, Perpusnas melakukan pemberdayaan kaum perempuan dengan segala potensi yang dimiliki melalui pelatihan dan pendidikan keterampilan. Perpusnas juga mengenalkan teknologi dan memberikan pelatihan kepada para pemuda guna mengembangkan potensi diri secara optimal, sehingga dapat menjadi generasi yang berkualitas.
Sementara itu, Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda mengatakan terdapat empat hal objektif untuk literasi dan Perpusnas. Pertama adalah terkait dengan kondisi saat ini yang sedang darurat pendidikan, termasuk kesulitan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
"Hingga hari ini, yang saya cek PJJ hanya dilaksanakan hanya 30 persen. Itu artinya hampir pasti literasinya akan berkurang. Diperlukan keterlibatan banyak pihak terutama gerakan literasi yang diinisasi bukan hanya oleh Perpusnas tapi seluruh elemen masyarakat,” kata Syaiful.
Syaiful meyakini Perpusnas telah mengambil terobosan, yang nantinya dapat mengembangkan prakarsa inisiatif ke pelosok Indonesia. Komisi X DPR juga mendorong untuk menaikkan anggaran Perpusnas supaya bisa meningkatkan program kerjanya lebih maksimal.
"Saya meyakini Perpusnas sudah merumuskan itu, walaupun terbatas anggarannya," ujar Syaiful.
Yang kedua, adalah menyangkut ranking Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) yang mana Indonesia masih menempati peringkat bawah. "Kita masih sangat buncit untuk ranking PISA. Salah satu elemen yang dibahas adalah aspek literasi. Inilah yang banyak, anak membaca tapi tidak mengerti dibalik yang dibahas," tutur Syaiful.
Baca juga: Perpusnas : Perpustakaan bagian penting tingkatkan kualitas masyarakat
Baca juga: Pandemi ubah sudut pandang penyampaian pengetahuan
Gerakan literasi harus menjadi arus utama dan menjadi kepedulian semua pihak. Pada ranah pemerintah, Perpusnas didorong untuk melakukan inisiatif, yang mana gerakan literasi menjadi kebutuhan penting untuk kemajuan Indonesia di masa depan.
Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan buku terutama di daerah terpencil. Syaiful menyadari bahwa masyarakat Indonesia bukan tidak mau membaca, tetapi permasalahannya adalah akses bahan bacaan yang terbatas.
"Ini yang harus kita dorong, bagaimana anak-anak bisa memegang buku. Ini kita dorong secepatnya, supaya akses literasi bisa sampai ke daerah. Bagaimana sarana dan prasarana bisa diakses oleh anak didik," ujarnya.
Syaiful mengapresiasi kerja sama Perpusnas dengan desa untuk mempercepat akses literasi dan pelibatan tenaga gerakan literasi untuk menjangkau daerah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan dan terluar di Indonesia.
Objektif keempat, DPR juga memiliki tanggung jawab moral dalam gerakan literasi. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar anggota DPR yang mempunyai kelebihan rezeki menyisihkan untuk gerakan literasi tersebut.
Jumlah anggota parlemen di Tanah Air mencapai 18.000 orang, jika semuanya menjawab dengan hibah lima buku saja per bulan, target gerakan literasi dapat tercapai dengan mudah.
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2020
