Bekasi (ANTARA News) - Pemerintah akan membangun 20 kompeks rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada tahun ini dengan anggaran APBN.

Dari 20 kompeks Rusunawa itu, delapan unit untuk TNI/Polri, delapan lagi untuk tenaga kerja (pekerja), dan empat lainnya untuk pondok pesantren, kata Menteri Perumahan Rakyat Suharso Manoarfa di Bekasi, Selasa.

Usai membuka Muktamar ke-3 Generasi Muda Pembangunan Indonesia di Asrama Haji Bekasi, ia menyatakan, pembangunan rusunawa sangat diperlukan dalam menyediakan permukiman layak ditengah makin sempitnya lahan untuk perumahan.

"Kita menyediakan rumah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pekerja yang belum mampu membeli rumah sendiri atau menyewakan dengan harga lebih murah disebabkan adanya subsidi pemerintah," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam pembangunan rumah susun sederhana sewa itu pemerintah mengalami kendalam dalam mengadakan meubelair serta prasarana umum lainnya.

Disisi lain akibat sulitnya lahan serta mahalnya biaya pembebasannya menyebabkan beberapa lokasi Rusunawa dibangun ditempat kurang strategis yang sulit terjangkau alat transportasi serta jauh dari sarana pelayanan umum.

Akibatnya menurut mentri dari PPP itu rumah yang dibangun kurang diminati warga hingga pemanfaatannya kurang optimal.

Kedepan persoalan seperti itu akan diminimalisir dengan meminta pihak terkait agar melakukan kajian terlebih dahulu menyangkut lokasi dan akses ke sarana publik sebelum dilakukan pembangunan.

Untuk pengadaan meubelair mulai 2010 akan dialokasikan dana yang lebih besar begitu juga dalam menyediakan sarana pelayanan bagi publik, dengan harapan rusunawa yang dibangun pemerintah diminati warga masyarakat.

Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad dalam acara itu meminta agar pemerintah membangunkan lagi dua rumah susun didaerah itu masing-masing di Bantar Gebang dan Asrama Haji Bekasi agar warga yang belum memiliki rumah bisa menyewa atau membeli dengan harga yagn sudah disubsidi.

Menanggapi permintaan Mochtar, Mentri menyatakan akan membicarakan terlebih dahulu dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebelum memutuskan diterimanya usulan tersebut.

(ANT/S026)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010