Jenewa (ANTARA News) - Komite Palang Merah Internasional (ICRC) mengatakan Senin blokade Israel terhadap Jalur Gaza merupakan pelanggaran Konvensi Jenewa dan menyerukan blokade tersebut untuk dicabut.

Organisasi kemanusiaan netral tersebut juga mendesak Hamas agar mengizinkan keluarga serdadu Israel Gilad Shalit yang ditahannya untuk mendapat kontak komunikasi yang teratur sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

Shalit ditangkap hampir empat tahun lalu saat serangan lintas perbatasan, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Penyergapan Israel terhadap konvoi kapal bantuan Gaza dua pekan lalu, yang menewaskan sembilan aktivis Turki pro-Palestina, menimbulkan kesulitan akut yang dihadapi 1,5 juta warga Gaza akibat dari blokade sejak 2007, katanya.

Mereka bertahan dengan pengangguran, kemiskinan dan peperangan, serta kesehatan yang berkualitas sangat rendah.

"Seluruh warga sipil Gaza dihukum karena tindakan yang bukan kesalahan mereka. Blokade tersebut menunjukkan dijatuhkannya hukuman kolektif merupakan pelanggaran jelas Israel atas kewajiban di bawah hukum kemanusiaan internasional," kata ICRC dalam pernyataan setebal lima halaman.

Hal tersebut merupakan pertama kali bagi ICRC yang mengatakan secara gamblang bahwa blokade milik Israel melanggar hukum kemanusiaan internasional yang berlaku dalam Konvensi Jenewa, kata juru bicara ICRC.

Konvensi Jenewa keempat 1949, yang diratifikasi juga oleh Israel, melarang hukuman kolektif terhadap warga sipil.

Israel berhak menjatuhkan pembatasan bagi peralatan militer demi alasan keamanan yang sah, tetapi besarnya blokade yang tidak seimbang, yang juga meliputi kebutuhan barang dasar, menurut ICRC.

"Kami mendesak Israel mengakhiri penutupan dan menyerukan semua yang memiliki pengaruh terhadap situasi tersebut, termasuk Hamas, untuk melakukan sekuat tenaga menolong warga sipil Gaza," kata kepala operasi ICRC untuk Timur Tengah, Beatrice Megevand-Roggo.

ICRC mengatakan Hamas secara terus-menerus menolak permintaan untuk mengizinkan pejabat Israel mengunjungi Shalit di penjara.

"Mereka melanggar hukum kemanusiaan internasional dengan menolak mengizinkan dia kontak dengan keluarganya," katanya.

Di bawah kebiasaan hukum kemanusiaan internasional, pihak penahan harus mengizinkan kontak dengan keluarga tertahan, dan Konvensi Jenewa mengharuskan mereka diperlakukan secara manusia.

Ketua Liga Arab, Amr Moussa mengunjungi Jalur Gaza pada Minggu. Ia merupakan pejabat Arab tertinggi yang datang semenjak kemenangan Hamas pada 2007, dan menyerukan Israel untuk menghentikan blokade terhadap wilayah Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengadakan pembicaraan Jumat dengan Utusan Timur Tengah Inggris Tony Blair terhadap blokade tersebut.

Netanyahu mengatakan pada Minggu Israel akan meneruskan sejumlah diskusi dengan komunitas internasional untuk mencegah persenjataan dan peralatan militer mencapai Gaza dan mengizinkan bantuan kemanusiaan, sebuah sinyal besar akan terbukanya pembaruan prosedur blokade.

"Di bawah hukum kemanusiaan internasional, Israel harus memastikan kebutuhan dasar warga Gaza, termasuk kebutuhan kesehatan yang memadai, terpenuhi," ujar ICRC.

Blokade tersebut, yang sudah memasuki usia keempat, dikatakan telah mencekik segala kemungkinan pembangunan ekonomi.

Sejumlah negara bertanggung jawab untuk mengizinkan dan memfasilitasi seluruh pasokan bantuan, peralatan dan staf ahli dengan cepat dan tanpa halangan, menurut ICRC yang telah menurunkan 100 staf di Gaza.

"Pihak berwenang Palestina... harus dengan segala kuasanya untuk menyediakan kesehatan yang memadai, pasokan listrik dan mempertahankan infrastruktur untuk warga Gaza," tambahnya.

Cadangan bahan bakar di Gaza, yang penting untuk mempertahankan generator rumah sakit beroperasi saat pemutusan listrik, selalu habis, katanya.

Persediaan obat-obatan penting sudah berada di titik terendah karena penghentian kerjasama antara pihak berwenang di Ramallah, Tepi Barat, yang dikuasai oleh Fatah, dengan Gaza, kata organisasi itu.

"Keadaan sistem kesehatan di Gaza dalam keadaan terburuk," kata Koordinator Kesehatan ICRC, Eileen Daly.

"Kesehatan telah dipolitisasi, itulah sebabnya sistemnya gagal," ujarnya.

Hanya 60 persen dari warga Gaza yang terhubung dengan sistem kolektif saluran pembuangan air, menurut ICRC yang menyuarakan kekhawatiran air minum di sebagaian besar Gaza tidak baik untuk dikonsumsi.
(KR-IFB/

Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2010