Perbaiki infrastruktur transmigrasi, Bupati Paser minta sokongan DAK

Perbaiki infrastruktur transmigrasi, Bupati Paser minta sokongan DAK

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar (kiri) menerima kunjungan Bupati Paser Fahmi Fadli membahas infrastruktur kawasan transmigrasi di Jakarta, Rabu (14/4/2021). (ANTARA/HO-Kemendes PDTT)

Desa jika fokus di kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan maka bakal percepat penurunan 'stunting' (kekerdilan)
Jakarta (ANTARA) - Bupati Paser, Kalimantan Timur Fahmi Fadli mengharapkan sokongan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memperbaiki infrastruktur jalan di lokasi transmigrasi di daerah itu.

"Kabupaten Paser ini penyangga ibu kota jadi butuh perhatian," kata Bupati Fahmi yang dikutip dalam keterangan tertulis Kemendes PDTT di Jakarta, Rabu.

Bupati Paser Fahmi Fadli menemui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar untuk membahas pembangunan infrastruktur jalan di lokasi transmigrasi.

Pada pertemuan itu, Bupati Fahmi memaparkan kondisi infrastruktur seperti jalan di lokasi transmigrasi di kabupaten itu yang rusak parah sehingga membutuhkan perhatian Kemendes PDTT.

Ia menjelaskan wilayah transmigrasi yang jalannya rusak parah itu daerah cukup produktif di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

"Jadi, kawasan ini butuhkan infrastruktur jalan untuk permudah jalur transportasi dan distribusi," katanya.

Baca juga: Gus Menteri: Kunci pembangunan Indonesia ada di desa

Menteri Abdul Halim mengatakan pihaknya memberikan perhatian kepada kawasan transmigrasi yang memang kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah, termasuk jika kondisi infrastruktur masih belum memadai.

Terkait dengan infrastruktur, Kemendes PDTT telah berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Saya sudah berkomunikasi dengan Menteri PUPR dan nyatakan siap membantu. Untuk transmigrasi ini, kami berkoordinasi agar dapat diberikan sentuhan yang berbeda," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Ia meminta Bupati Fahmi mengawal Dana Desa 2021 sebesar Rp127 miliar agar tepat sasaran, sesuai dengan prioritas penggunaannya.

Dana Desa, katanya, harus disinergikan dengan RPJMN agar pembangunan di desa bisa berjalan maksimal.

Baca juga: Kemendes fasilitasi pembangunan desa percepat kemandirian

Dana Desa jika diarahkan sesuai dengan poin dalam RPJMN, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, katanya, maka pembangunan bakal cepat. Pembangunan desa yang disinergikan dengan APBDes maka arah pembangunan desa akan fokus.

"Desa jika fokus di kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan maka bakal percepat penurunan 'stunting' (kekerdilan)," kata dia.

Gus Menteri juga berpesan kepada Bupati Fahmi dan jajarannya yang hadir dalam pertemuan itu, untuk melaksanakan pesan Presiden Joko Widodo soal penggunaan DAK yang jangan disamaratakan.

Maksudnya, katanya, penggunaan anggaran itu harus fokus pada pelaksanaan program, utamanya berkaitan dengan RPJMN.

"Jangan takut jika ada dinas tidak miliki anggaran dulu tapi fokuskan pada pelaksanaan program. Langkah ini bakal dipayungi dengan regulasi yang mengatur hubungan pemerintah pusat dan daerah," kata Gus Menteri yang memperoleh gelar doktor honoris causa dari UNY ini.

Turut hadir dalam pertemuan itu, Dirjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Aisyah Gamawati, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlina Sulistyorini, Pelaksana Tugas Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawaty, Kepala Pusdatin Ivanovich Agusta, dan Direktur Perencanaan Kawasan Transmigrasi Bambang Widyatmiko.

Baca juga: Mendes PDTT pastikan pendamping desa bekerja profesional
Baca juga: Kemendes PDTT berkomitmen terus bangun di kawasan perbatasan negara

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Kemendes PDTT & KIP kerja sama keterbukaan informasi publik di desa

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar