Sri Mulyani: Belanja negara hingga Maret 2021 tumbuh 15,6 persen

Sri Mulyani: Belanja negara hingga Maret 2021 tumbuh 15,6 persen

Dokumentasi - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada Courtesy Meeting US ASEAN Business Council, Rabu (31/3/2021), secara daring. ANTARA/HO-Kemenkeu/pri.

Kuartal I ini belanja negara mencapai Rp523 triliun atau tumbuh 15,6 persen jadi terlihat APBN bekerja luar biasa keras
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan belanja negara hingga akhir Maret 2021 tumbuh 15,6 persen (yoy) yaitu sebesar Rp523 triliun atau 19 persen dari target APBN yaitu Rp2.750 triliun.

“Kuartal I ini belanja negara mencapai Rp523 triliun atau tumbuh 15,6 persen jadi terlihat APBN bekerja luar biasa keras,” katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara daring di Jakarta, Kamis.

Menkeu menjelaskan realisasi belanja Rp523 triliun itu berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp350 triliun yang terdiri dari belanja K/L dengan kenaikan sebesar 41,2 persen dan belanja non K/L tumbuh sebesar 9,9 persen.

Untuk belanja K/L meliputi belanja barang Rp63,5 triliun atau naik 81,6 persen dari realisasi periode sama tahun lalu Rp35,1 triliun yang terkontraksi 6,9 persen dari Maret 2019.

Realisasi belanja barang sebesar Rp63,5 triliun itu memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat yaitu meliputi program vaksinasi sebanyak 8,1 juta dosis pada tahap I dan 2,7 juta dosis pada tahap II dengan total dosis vaksin 17,2 juta per 20 April 2021.

Kemudian 99 ribu pasien COVID-19 mendapat biaya perawatan Rp6,9 triliun, sebanyak 6,6 juta pelaku usaha mikro mendapat bantuan Rp7,9 triliun, sebanyak 3,4 juta siswa sekolah swasta di bawah Kemenag menerima BOS senilai Rp3,7 triliun, serta pemeliharaan infrastruktur jalan dan jaringan Rp1,1 triliun.

Belanja K/L juga terdiri dari belanja modal yang terealisasi Rp34,2 triliun atau naik hingga 186,2 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp12 triliun.

Belanja modal ini memberikan manfaat kepada masyarakat antara lain pembangunan bendungan dengan progres 44,37 persen dari target 10 bendungan baru dan 43 lanjutan senilai Rp7,1 triliun.

Pembangunan jaringan irigasi dengan progres 16,47 persen dari target pembangunan 600 kilometer dan rehabilitasi yang terealisasi 18,34 persen dari target 3.900 kilometer.

Pembangunan jalur kereta api dengan progres 39,66 persen dari target 236,66 km senilai Rp0,2 triliun, pembangunan jalan 43,87 kilometer senilai Rp0,4 triliun dan pembangunan jembatan 1.799,8 kilometer senilai Rp0,1 triliun.

Untuk belanja bantuan sosial terealisasi Rp55 triliun atau tumbuh 16,5 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp47,2 triliun dan telah mampu memberikan beragam manfaat bagi masyarakat meliputi pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan bagi 96,5 juta masyarakat miskin peserta PBI JKN Rp11,5 triliun.

Pemberian sembako kepada 15,93 juta KPM senilai Rp11,6 triliun, penyaluran bansos tunai kepada 9,59 juta KPM senilai Rp10,2 triliun, pemberian bantuan PKH kepada 9,7 juta KPM senilai Rp12,9 juta, pemberian KIP kuliah kepada 782 ribu mahasiswa Rp3,5 triliun, dan penyaluran PIP kepada 9,8 juta siswa senilai Rp5,2 triliun.

Untuk belanja subsidi meningkat 14,3 persen yaitu Rp21,4 triliun dari Rp18,7 triliun pada periode sama tahun lalu yang mengalami kontraksi hingga 14,3 persen sedangkan belanja lain-lain terealisasi Rp9,2 triliun atau naik 1.942 persen dari periode sama 2020 Rp0,4 triliun.

Selanjutnya, belanja negara juga ditunjang oleh realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu Rp172,96 triliun atau naik 0,9 persen dibanding periode sama tahun lalu Rp174,2 triliun.

Realisasi TKDD tersebut terdiri dari DBH Rp30,03 triliun, DAU Rp104,02 triliun, DAK Fisik Rp0,07 triliun, DAK NF Rp27,95 triliun, DID Rp0,12 triliun, Otsus dan DIY Rp0,2 triliun, serta Dana Desa Rp10,56 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani sebut korupsi hambat RI jadi negara berpendapatan tinggi

Baca juga: Sri Mulyani sebut realisasi anggaran PEN 2021 capai Rp76,59 triliun

Baca juga: Menkeu ungkap belanja negara Februari 2021 tumbuh 1,2 persen

 

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Ini arah kebijakan fiskal 2022 Presiden Jokowi

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar