Kathmandu (ANTARA News/AFP) - Parlemen Nepal akan berupaya untuk memilih perdana menteri baru pada 21 Juli guna mengakhiri jalan buntu yang telah mengancam untuk merusak proses damai di negara itu yang dimulai setelah perang saudara berakhir pada 2006.

Republik Himalaya itu telah tanpa pemerintah sejak Madhav Kumar Nepal mengundurkan diri sebagai perdana menteri dua pekan lalu di bawah tekanan dari oposisi Maois, yang memegang kursi terbanyak di parlemen tapi tidak cukup untuk memerintah sendiri.

Partai-parai besar telah berusaha sejak itu tapi gagal untuk membentuk pemerintah persatuan nasional, dan presiden Senin malahan memerintahkan para anggota parlemen untuk memilih pemerintah mayoritas.

Maois telah melakukan perang saudara berdarah 10 tahun dengan pasukan negara itu sebelum memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum pada 2008 dan memegang kekuasaan hingga tahun lalu. Partai-partai lainnya menolak bersekutu dengan mereka, membuat Nepal dalam kebuntuan politik.

Ketua Parlemen Subash Nembang mengatakan pada wartawan, pemilihan perdana menteri itu akan berlangsung pada 21 Juli.

Parlemen itu, atau Majelis Konstituante, dipilih pada 2008 dengan mandat dua tahun untuk merancang konstitusi nasional dan menyelesaikan proses damai.

Tapi mereka gagal untuk merampungkan tugas mereka, yang terhambat oleh percekcokan keras antara Maois dan saingannya. (S088/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010