"Dengan demikian diharapkan bahwa kebijakan terhadap pengaruh keutamaan gender dalam pembangunan pada periode ini akan memperoleh momentum perkembangannya," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, Selasa.
Gubernur dalam acara pelantikan bupati dan wakil bupati periode 2010-2015 di pendopo Parasamya Bantul mengatakan, bupati wanita diharapkan dapat mewujudkan hal itu dengan merekonstruksi konsep kesetaraan ke arah keberdayaan perempuan dari sekedar pendamping pria.
Menurut Sultan, dalam budaya Jawa juga ada sarat pesan dan isyarat, bahwa garis kekuasaan tidak cukup hanya atas dasar kelangsungan darah saja, melainkan masih diperlukan syarat `rumasuk`nya wahyu sebagai bukti lulusnya `laku`.
"Dalam bahasa demokrasi adanya keabsahan legalitas hukum dan dukungan legitimasi rakyat yang membedakan antara politik dinasti dengan gejala dinasti politik," katanya.
Lebih lanjut Sultan mengatakan, kasus keluarga Kennedy dan Gandhi dapat dijadikan contoh tentang dinasti politik dalam negara demokratis, tampilnya figur-figur itu pun dalam pentas politik tetap harus tunduk pada proses politik demokrasi.
Menurut dia, hal itu dapat diartikan latar belakang keluarga dan status sosial tidak merupakan tiket paling menentukan untuk kemunculan mereka, tetapi kapabilitas pribadi, akseptabilitas dan persetujuan warga negaralah yang menentukan.
"Figur-figur dinasti politik sekaliber John F kennedy dan Indira pun tetap menancapkan legitimasi mereka pada prosedur dan subtansi demokratis berdasarkan pilihan dari bawah," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung diharapkan mampu menjawab keraguan sebagian masyarakat untuk membawa menuju tangga kemajuan.
"Pilkada harus menghasilkan kepala daerah yang memiliki legitimasi kuat dan akuntabilitas publik, menjadi katalisator konstruktif bagi kemajuan masyarakat, serta secara esensial mendukung demokratisasi lokal, akibat terbukanya ruang publik melalui partisipasi proaktif masyarakat," katanya.
Sultan berharap semoga kepemimpinan di Kabupaten Bantul yang saja dilantik ini dapat mengolah sumber daya daerah, sehingga menjadi wahana mensejahterakan raakyat sekaligus menegakkan supremasi keadilan dan kebenaran.
(ANT-068/Z003/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
