Idrus seusai diskusi di Jakarta, Jumat, mengungkapkan, pemilu secara langsung yang diselenggarakan pasca refomasi merupakan salah satu indikator dari demokratisasi yang tengah dijalankan.
Hal itu dikatakannya menanggapi wacana perubahan sistem pemilihan gubernur secara langsung menjadi dipilih oleh DPRD.
"Ini (pemilu langsung) jangan dihentikan, menurut Golkar kita lihat dulu masalahnya apa dan bagaimana mengatasinya, jangan menghindari masalah," katanya.
Ia mengatakan, adanya berbagai persoalan seperti kerusuhan dan politik uang dalam pemilihan gubernur secara langsung, tidak berarti membuat format politik yang sudah disepakati bersama sebagai salah satu bentuk demokratisasi tersebut diubah.
"Ini perlu ditekankan, masalah perlu dikendalikan, bukan malah mengubah atau lari, sebab format yang sudah dibentuk dan menjadi konsensus bersama tersebut, bila diubah justru akan memicu kembalinya demokrasi ke masa transisi dan semakin membuat demokrasi bergejolak," katanya.
Ia menjelaskan, dalam format yang sudah disepakati, maka diperlukan adanya aturan yang lebih berkualitas.
"Kualitas dari aturan diperlukan untuk meredam `money politic` (politik uang) dan juga mengatur dan mengusahakan pendidikan politik yang lebih baik kepada rakyat sehingga mencegah konflik," katanya.
Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pemerintah tengah mengkaji wacana untuk mengubah pemilihan gubernur secara langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD.
Menurut Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, wacana itu telah dibahas dalam diskusi tentang pilkada yang dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan sejumlah pakar.
Mendagri membenarkan ada beberapa pihak yang mengusulkan pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD. Namun demikian, Gamawan menegaskan, tidak ada wacana serupa untuk pemilihan bupati dan wali kota.
Dasar pemikiran itu, kata Gamawan karena biaya pemilihan gubernur secara langsung sangat besar. Padahal, kewenangan gubernur tidak terlalu besar karena hanya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Gamawan menyebutkan, biaya pemilihan gubernur secara langsung bisa sepuluh kali lipat biaya pemilihan bupati atau walikota.(*)
(T.M041/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
