Perjanjian itu minta pada para penandatangannya untuk "bekerja bersama dan menyatukan upaya mereka dalam pencarian solusi untuk mengakhiri krisis tersebut", demikian menurut laporan wartawan AFP.
Pulau di Lautan India itu telah terperosok ke dalam krisis politik sejak pengambilan kekuasaan oleh Rajoelina pada Mei 2009. Upaya internasional untuk mengakhiri kekacauan itu sejauh ini tidak membuahkan hasil.
Perjanjian itu meminta referendum konstitusi agar diadakan pada 17 November, pemilihan anggota parlemen Maret tahun depan dan putaran pertama pemilihan presisden pada 4 Mei 2011.
Rajoelina akan tetap pada jabatannya hingga presiden baru dipilih, sementara seorang perdana menteri akan ditunjuk dengan cara yang disetujui oleh para penandastangan perjanjian Jumat itu.
Para wakil dari tiga bekas presiden, termasuk Marc Ravalomanana yang Rajoelina gulingkan dalam kudeta dengan dukungan militer, menandatangani perjanjian terakhir itu.
Bulan lalu, pemimpin penengah dan mantan presiden Mozambik Joaquim Chissano mengadakan pembicaraan dengan berbagai pejabat di Antananarivo, tapi tidak ada perjanjian yang dicapai.
Chissano telah memimpin serangkaian pembicaraan antara Rajoelina dan saingan-saingan utama politiknya dan mencapai perjanjian pengaturan pembagian kekuasaan tahun lalu, tapi ketentuan tersebut dilanggar kemudian oleh Rajoelina.
Uni Afrika kemudian menjatuhkan larangan perjalanan dan sanksi ekonomi terhaap Rajoelina dan 108 pendukungnya karena kegagalan mereka menghormati perjanjian dengan saingan-saingannya untuk membentuk pemerintah persatuan.
Badan Afrika raya itu dan Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan menangguhkan Madagaskar dari organisasi itu hingga kembali ke aturan konstitusi.
Sejak merebut kekuasaa, Rajoelina telah gagal menjamin dukungan internasional dan menyebabkan negara itu dalam keadaan keterlantaran konstitusi.
Uni Eropa Juni lalu telah menangguhkan bantuan pembangunan pada Madagaskar, dengan menyebut pemerintah kudeta itu sebagai dalam kesulitan.
Rajoelina yang berusia 36 tahun, bekas disc jockey dan walikota Antananarivo, telah berulangkali membuat jadwal waktu pemilihan dan referendum konstitusi, tapi tidak ada yang dilaksanakan. (S008/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
