Pengawas Depkeh AS akan selidiki penyitaan data komunikasi Demokrat

Pengawas Depkeh AS akan selidiki penyitaan data komunikasi Demokrat

Arsip Foto - Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman AS Michael Horowitz bersaksi di depan sidang Komite Kehakiman Senat "Memeriksa laporan Inspektur Jenderal tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA)" di Capitol Hill di Washington, AS, (11/12/2019). ANTARA/REUTERS/Erin Scott/aa.

Presiden Trump berulang kali dan terang-terangan menuntut Departemen Kehakiman untuk melaksanakan kemauan politiknya, dan mencoba menggunakan Departemen itu sebagai gada terhadap lawan politiknya dan anggota media
Washington (ANTARA) - Pengawas internal Departemen Kehakiman (DOJ) AS akan menyelidiki upaya departemen selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump untuk menyita data komunikasi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS, badan pengawas itu mengonfirmasi.

Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Michael Horowitz mengatakan bahwa kantornya mulai meninjau "penggunaan panggilan pengadilan dan otoritas hukum lainnya untuk memperoleh rekaman komunikasi Anggota Kongres dan orang-orang yang berafiliasi, dan media berita sehubungan dengan penyelidikan baru-baru ini atas dugaan pengungkapan yang tidak sah informasi kepada media oleh pejabat pemerintah."

Horowitz mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa tinjauannya akan "memeriksa kepatuhan Departemen dengan kebijakan dan prosedur DOJ yang berlaku, dan apakah penggunaan semacam itu, atau penyelidikan, didasarkan pada pertimbangan yang tidak tepat." Dia mengatakan penyelidikannya dapat berkembang jika "masalah lain" yang tidak ditentukan muncul selama penyelidikan.

Inspektur jenderal mengumumkan peninjauannya setelah Senat Demokrat pada Jumat menuntut agar dua mantan jaksa agung AS bersaksi tentang panggilan pengadilan yang dilaporkan atas catatan anggota Kongres oleh Departemen Kehakiman Trump. Seorang pejabat Gedung Putih mengkritik tindakan pemerintahan Trump sebagai "mengerikan."

Departemen Kehakiman di masa Trump memanggil Apple Inc untuk meminta data dari akun setidaknya dua Demokrat di Komite Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya untuk mencari tahu siapa yang berada di balik kebocoran informasi rahasia, New York Times melaporkan pada Kamis.

Pejabat Kongres mengatakan ketua komite Adam Schiff dan anggota komite Eric Swalwell adalah dua legislator yang datanya telah dikonfirmasi oleh Departemen Kehakiman di masa Trump untuk diperiksa.

"Presiden Trump berulang kali dan terang-terangan menuntut Departemen Kehakiman untuk melaksanakan kemauan politiknya, dan mencoba menggunakan Departemen itu sebagai gada terhadap lawan politiknya dan anggota media," kata Schiff dalam sebuah pernyataan pada Kamis yang meminta seorang inspektur jenderal untuk melakukan penyelidikan..

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dan Senator Dick Durbin mengatakan Jaksa Agung era Trump Bill Barr dan Jeff Sessions harus dipanggil jika perlu untuk memaksa mereka bersaksi kepada Komite Kehakiman Senat tentang penyitaan data rahasia, seraya menyebutnya sebagai "penyalahgunaan kekuasaan yang besar. ."

Kate Bedingfield, direktur komunikasi Gedung Putih, mengatakan dugaan aktivitas Departemen Kehakiman itu menggambarkan jenis penyalahgunaan kekuasaan di pemerintahan sebelumnya yang mendorong Presiden Demokrat Joe Biden untuk melawan Trump dari Partai Republik.

Biden telah menyatakan pentingnya independensi Departemen Kehakiman, dengan mengatakan bahwa departemen itu melayani rakyat, bukan presiden.

Pada Jumat, Barr mengatakan kepada Politico bahwa ketika dia menjalankan Departemen Kehakiman dia "tidak mengetahui adanya catatan anggota kongres yang dicari dalam kasus kebocoran."

Apple mengatakan pada Jumat bahwa mereka menerima panggilan pengadilan pada Februari 2018 yang mencari informasi pelanggan untuk 73 nomor telepon dan 36 alamat email, tidak semuanya adalah pelanggan Apple.

Apple mengatakan panggilan pengadilan, yang datang dengan perintah pembungkaman dari hakim federal, "tidak memberikan informasi tentang sifat penyelidikan dan hampir tidak mungkin bagi Apple untuk memahami maksud dari informasi yang diinginkan tanpa menggali akun pengguna."

Apple mengatakan pihaknya membatasi informasi yang diberikannya pada metadata dan informasi pelanggan akun, dan tidak memberikan konten apa pun seperti email atau gambar sebagai tanggapan atas panggilan pengadilan Departemen Kehakiman.

Sumber: Reuters

Baca juga: Perwakilan Dagang AS akan berbicara di Inggris pekan depan

Baca juga: Putin: Hubungan dengan AS pada titik terendah dalam beberapa tahun

Penerjemah: Mulyo Sunyoto
Editor: Fardah Assegaf
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Indonesia terima 3,5 juta vaksin hibah AS dan Prancis

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar