Sri Mulyani ungkap penyebab realisasi Dana desa turun 22,6 persen

Sri Mulyani ungkap penyebab realisasi Dana desa turun 22,6 persen

Ilustrasi - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Rapat tersebut membahas pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2022. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/pras

Penurunan cukup besar 12 persen diakibatkan beberapa Pemda belum menyampaikan persyaratan salurnya...
Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi Dana Desa per 31 Mei baru mencapai 31 persen atau Rp22,34 triliun dan mengalami kontraksi 22,6 persen dibandingkan tahun lalu.

“Terdapat relaksasi pada tahun lalu dan pada tahun ini kita mencoba untuk mengembalikan Dana Desa, terutama untuk menjaga dan mendukung PPKM mikro tadi. Nampaknya dengan pengaturan ini banyak Dana Desa yang harus diubah APBDes-nya dan proses ini tidak berjalan secepatnya kita harapkan sehingga penyaluran menjadi terhalang,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN KiTA di Jakarta, Senin.

Kemenkeu mencatat realisasi Dana Desa pada periode yang sama pada tahun lalu mencapai 40,6 persen atau setara Rp28,87 triliun.

Sri Mulyani menyatakan kontraksi juga terjadi pada realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang baru mencapai 43 persen atau Rp168 triliun atau turun 12 persen dibandingkan tahun lalu yang terealisasi 49,7 persen atau setara Rp190,87 triliun.

Baca juga: Kemenkeu ungkap penyaluran dana desa baru 32,5 persen

“Penurunan cukup besar 12 persen diakibatkan beberapa Pemda belum menyampaikan persyaratan salurnya, nampaknya ada beberapa pemda yang sesudah mendapatkan dana DBH betul betul masih menggunakan dana mereka,” jelas Sri Mulyani.

Begitu juga dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang realisasinya baru mencapai Rp2,21 triliun (3,4 persen) atau terkontraksi 23,1 persen dibandingkan tahun lalu yang teralisasi Rp2,87 triliun (5,3 persen) dari total alokasi DAK Fisik.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menyampaikan kontraksi terbesar terjadi pada DID yakni sebesar 56,1 persen atau baru terealisasi Rp1,41 triliun (10,5 persen). Menurutnya, penurunan penyaluran karena pemda masih berupaya melengkapi persyaratan penyaluran.

Kendati demikian, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan 17,3 persen dibandingkan tahun lalu atau terealisasi sebanyak Rp36,9 triliun atau 36,2 persen.

Baca juga: Tuntaskan pemutakhiran data agar Dana Desa tepat sasaran, kata Mendes

“Penyaluran DBH tinggi dikarenakan adanya penyelesaian kurang bayar tahun sebelumnya,” kata Sri Mulyani.

Begitu juga dengan DAK nonfisik yang realisasinya mengalami peningkatan 24,4 persen atau realisasinya telah mencapai Rp61 triliun (46,6 persen).

Peningkatan realisasi juga diiringi penyaluran dana Otsus dan Daus DIY sebesar 2.952 persen atau telah terealisasi Rp6,04 triliun (28,4 persen) meningkat dibanding tahun lalu yang hanya Rp0,2 triliun (0,9 triliun). Peningkatan signifikan tersebut dikarenakan pemda menyampaikan permohonan dan telah memenuhi persyaratan lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sehingga secara keseluruhan penyaluran transfer ke daerah dan Dana Desa mencapai baru mencapai 37,5 persen atau Rp298 triliun terhadap total alokasi TKDD 2021, terkontraksi 2,8 persen dibandingkan tahun lalu.

Baca juga: Ketua DPD RI dukung Polri awasi dana desa untuk penanganan COVID-19

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Belasan desa wisata di Temanggung dapat stimulus dana pengembangan  

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar