Hal itu disampaikan Boediono saat meresmikan pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di Jakarta, Kamis.
"Kami mengakui, tingginya tingkat kebutuhan hidup membuat seseorang dengan mudah terlibat atau mau diperdagangkan," katanya.
Karena itu, lanjut Wapres, pemerintah dan seluruh komponen bangsa Indonesia harus terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Kami menempatkan, peningkatan kesejahteraan sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan pemerintah," ujar Boediono.
Selain itu, menurut dia, banyaknya orang yang terlibat atau mau diperdagangkan karena minimnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki.
"Mereka lemah, dan mudah dieksploitasi karena minimnya informasi dan pengetahuan," katanya.
Oleh karena itu, peran penggiat di lapangan untuk memberikan pencerahan juga sangat penting untuk mencegah aksi perdagangan orang, kata Wapres.
Dalam acara itu, hadir lima menteri di antaranya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Dharmono, dan Kabareskim Komisaris Jenderal Pol Ito Sumardi.
Hadir pula delapan kepala daerah/gubernur dari Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kepulauan Riau.
Dalam acara itu, akan ditandatangani pula kesepakatan bersama di antara kepala daerah untuk penanganan dan pencegahan perdagangan orang.
(T.R018/C004/P003)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2010
