Kepada ANTARA di Jakarta, Selasa, Bambang mengatakan, pada Senin (4/10) pagi, Timur Pradopo masih menjabat Kapolda Metro Jaya dengan pangkat inspektur jenderal (Irjen) namun siangnya dilantik sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri dengan pangkat komisaris jenderal.
"Tak berhenti di situ, selanjutnya pada malamnya, Timur Pradopo langsung diajukan menjadi Kapolri dan bila itu terealisasi, Tmur Pradopo segera berpangkat jenderal. Presiden telah mengirim nama Timur Pradopo sebagai calon Kapolri ke DPR RI kan," ujarnya.
Untuk sementara, menurut Bambang Soesatyo, pihaknya menyambut baik dulu usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
"Sebab telah beberapa hari ini, masalah siapa yang diusulkan telah membuat bingung masyarakat," kata Anggota Komisi III DPR RI yang antara lain membidangi masalah hukum dan kepolisian ini.
Namun ia mengingatkan bahwa tidak ada jaminan usulan nama calon Kapolri ini mendapat dukungan penuh dari Komisi III DPR RI.
"Pasalnya, berbagai masukan dari masyarakat tentang rekam jejak Timur akan kami tanyakan saat uji kelayakan nanti," ungkapnya.
Bagi Bambang Soesatyo dkk, keluarnya nama Timur Pradopo sebagai calon Kapolri mengejutkan.
"Itu tadi, pagi masih bintang dua (dengan pangkat Irjen), sore bintang tiga (berpangkat Komjen) dan malam sudah diajukan untuk `bintang empat`," katanya lagi.
Bambang Soesatyo menambahkan, yang patut dipertanyakan ialah sistem jenjang karier dan kepangkatan di tubuh Polri.
"Sedangkan terkait rekam jejak, kami punya data tentang berbagai kerusuhan yang terjadi pada saat Timur memimpin Polda Metro Jaya. Seperti bom molotov di kantor Majalah Tempo, kekerasan atas aktivis ICW, penusukan tokoh jemaat HKBP Ciketing, insiden preman Jalan Ampera dan tragedi Trisakti 97 saat dia menjabat Kapolres Jakarta Barat yang menjadi titik hitam rekam jejaknya," ungkapnya.
Itu semua, menurut Bambang, pasti akan dipertanyakan nanti saat `fit and proper test` oleh anggota Komisi III DPR RI.
Bambang Soesatyo berharap, Timur Pradopo mampu memberikan klarifikasi atas berbagai isu yang sebagian besar terkait HAM itu.
"Jika prosesnya bisa dilewati, kiranya dia menjadi Kapolri yang mengabdi kepada rakyat dan Negara bukan pada penguasa atau Istana," tandasnya.
"DPR RI menyambut baik pencalonan Timur Pradopo sebagai calon Kapolri dan diharapkan dia mampu menyatukan berbagai faksi di tubuh Polri," kata Bambang.(*)
(T.M036/R007/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
