"Publik ingin Wakil Presiden seperti Jusuf Kalla yang dianggap memiliki karakter yang cepat dan tegas dalam bekerja. Kecepatan dan ketegasannya untuk imbangi leadership Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," ujar Direktur Strategis Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Agustinus Budi Prasetyohadi, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan, tingkat kepuasan Wakil Presiden Boediono tidak menyentuh angka 50 persen, bahkan dari 1.000 orang responden yang diwawancara langsung, hanya sekitar 32,9 persen dari kalangan perkotaan yang menyatakan kepuasan terhadap Boediono, sementara dari kalangan pedesaan sekitar 49,9 persen yang menyatakan puas terhadap kinerja Boediono.
Sedangkan, dari kalangan pelajar yang mengaku puas dengan kinerja Wapres Boediono hanya 36,8 persen.
Menurut dia, sebagian besar masyarakat justru merindukan sosok JK yang dianggap mampu mengisi kelemahan Presiden Yudhoyono, bahkan kinerja Boediono saat ini justru membuat pemerintahan berjalan lamban dan kurang memperhatikan isu-isu penting.
"Hal ini terjadi karena pada masa duet SBY-JK periode 2004-2009, pembagian tugas keduanya sangat jelas. Saat itu JK banyak mendapatkan peranan dalam pemerintahan," katanya.
Oleh karena itu, LSI menyarankan kepada SBY untuk lebih banyak memberikan peran pemerintahan kepada Boediono, sehingga mampu bertindak lebih tegas dan lebih cepat.
"Jika hal ini tidak dilakukan, lama-kelamaan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap wakil presiden itu akan mengarah pada Presiden SBY secara langsung sebagai pimpinannya," ujarnya.
Selain itu, tambah Budi, publik juga lebih banyak menyalahkan menterinya, bahkan kepuasan atas menteri secara menyeluruh hanya 46,5 persen.
"Di kalangan perkotaan, kepuasan masyarakat merosot menjadi 36,6 persen dan di kalangan pelajar sebesar 37,5 persen. Ini menunjukan publik menginginkan menteri yang lebih kompeten, punya leadership dan militan dalam mencari solusi," katanya.
Oleh karena itu, LSI menyarankan agar Presiden SBY menugaskan Wapres Boediono untuk mengambil peran yang lebih aktif seperti yang dilakukan Jusuf Kalla dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial dengan lebih bebas memilih menterinya sendiri yang kompeten.
(S037/B010)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2010
