"Agendanya seharusnya fokus mengurangi angka kemiskinan," kata Dani di Jakarta, Jumat.
Ia mengakui, jumlah anggaran yang dialokasikan kepada sejumlah hal seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus meningkat dari tahun ke tahun.
Namun, lanjutnya, anggaran yang digelontorkan tersebut dinilai masih tidak sebanding dengan jumlah angka penurunan kemiskinan yang terjadi di Indonesia.
Hal tersebut, ujar dia, mengindikasikan sejumlah hal yaitu berbagai program tersebut tidak tepat sasaran dan masih terdapat adanya potensi liberalisasi kebijakan yang kerap kontradiktif dengan pengurangan angka kemiskinan.
Selain itu, Dani juga mencemaskan adanya upaya pergeseran untuk menyerahkan pengelolaan sejumlah aset sumber daya alam (SDA) dari pihak negara kepada berbagai sektor swasta seperti sejumlah perusahaan investasi dari luar negeri.
KAU juga mencermati masih belum adanya rencana untuk mengurangi beban utang tetapi jumlah utang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Namun, Dani juga mengapresiasi kinerja kabinet perekonomian yang dinilai berhasil membuat kondisi perekonomian Indonesia relatif stabil dan tidak terlalu mendapatkan dampak gangguan eksternal hasil dari krisis finansial global yang terjadi pada sekitar 2008.
"Indonesia relatif bisa menghadapi krisis global secara mulus tanpa ada gangguan yang berarti," katanya.
Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi guncangan krisis global juga membuat semakin banyak dana asing yang masuk sehingga hal tersebut dinilai harus bisa dimanfaatkan secara optimal bagi perekonomian nasional.(*)
(T.M040/A026/R009)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
