"Timur harus mampu menghapus diskriminasi yang masih terjadi di tubuh kepolisian baik suku, agama, dan ras, serta tidak membedakan antara anggota dari Akademi Kepolisian (Akpol) dengan non Akpol," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane di Jakarta, Minggu.
Selama ini, Pane menilai masih adanya perbedaan antara anggota yang berasal dari Akpol dan non Akpol.
"Selanjutnya juga harus adanya kesetaraan antara polisi laki-laki (polki) dengan polisi wanita (polwan) dalam jabatan, jangan menjadikan polwan hanya sebagai pelayan di kepolisian," katanya.
Pane mengatakan bahwa sudah saatnya para polwan menduduki posisi penting di kepolisian, seperti Kapolda dan posisi lain.
Timur juga diharapkan segera menciptakan konsolidasi karena ketika menjelang pemilihan kapolri telah terjadi pengelompokan pendukung dari masing-masing calon yang pernah mengemuka.
"Konsolidasi dilakukan karena sebelumnya ada tarik-menarik untuk calon Kapolri, agar di internalnya tetap solid," kata Pane, menambahkan.
Timur sebaiknya segera melaksanakan hal yang internal tersebut pada 100 hari masa jabatannya, sementara itu untuk eksternal yang perlu dilaksanakan adalah memperkuat sistem intelijen di Polri, kata Pane.
"Saat ini intelijen di Polri masih lemah, terlihat banyaknya peristiwa amuk massa yang memakan korban jiwa baik di pusat maupun daerah, seperti peristiwa di Jalan Ampera," katanya.
Timur juga harus memiliki konsep untuk menghapus pungutan liar (pungli) di lingkungan terutama di lalu lintas serta reserse dan kriminal (reskrim), karena selama ini banyak keluhan dari masyarakat, kata Ketua Presidium.
"Serta membuka akses kepada masyarakat untuk melaporkan keluhannya, kemudian keluhannya ditindaklanjuti jangan didiamkan saja," katanya.
(ANT/S026)
Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
