Pernyataan ini adalah pertanda bahwa kelompok yang dulu terkungkung oleh rezim despotik Hosni Mubarak, kini menjadi lebih tegas dalam menyuarakan pandnagan mereka mengenai bagaiman Mesir seharusnya dikendalikan.
"Kami percaya orang yang telah mengorbankan dirinya dan kaum muda mereka demi meningkatkan dan membangun negerinya mampu bersabar untuk sementara waktu dalam upaya memulihkan hak-hak mereka secara penuh, sehingga para pejabat harus menunjukanketulusan, kejujuran, dan transparansi total," demikian Ikhwanul seperti dikutip Reuters.
Pemogokan yang digalakkan oleh revolusi yang menjungkalkan Mubarak pekan lalu menyebar ke bank-bank, pabrik, penambangan dan kantor-kantor pemerintah Mesir, yang kebanyakan adalah sektor publik.
Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata yang kini mengendalikan negara mengatakan bahwa pemogokan itu mengancam perekonomian dan keamanan nasional serta mereka tidak bisa membiarkan itu terus berlanjut.
Ikhwanul menyarankan dewan itu untuk menanyai sejumlah orang yang mewakili kaum pekerja dan memulai dialog konstruktif dengan mereka.
Ikhawanul juga menyarankan dewan militer untuk mengakui ketidakadilan besar yang tercipta pada sejumlah kelas sosial tertentu di bawah pemerintahan terguling dan menjamin para pekerja bahwa kondisi kerja mereka akan meningkat secara bertahap sehingga kesenjangan antara yang berpendapatan tinggi dan rendah akan menyempit. (*)
Penerjemah: Jafar M Sidik
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
