KKP siapkan aplikasi Alboom guna dukung penerapan ekonomi biru

KKP siapkan aplikasi Alboom guna dukung penerapan ekonomi biru

Plt Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Kusdiantoro. ANTARA/HO-KKP.

Produk teknologi informasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan untuk tujuan pengelolaan yang berkelanjutan
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempersiapkan aplikasi Alboom (algae bloom monitoring system) sebagai sistem peringatan dini terhadap fenomena Harmful Algal Blooms (HABs) atau pasang merah sekaligus guna mendukung penerapan ekonomi biru di Tanah Air.

"Produk teknologi informasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan untuk tujuan pengelolaan yang berkelanjutan," kata Plt Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP Kusdiantoro dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pemahaman masyarakat masih rendah akan bahaya HABS yang dapat berdampak kepada berbagai kejadian yang bisa mengakibatkan kematian massal ikan yang menjadi sumber pangan di berbagai daerah.

Ia mengemukakan, HABs merupakan peristiwa meledaknya populasi fitoplankton di perairan secara cepat dan masif, yang dapat menimbulkan berbagai masalah seperti kematian massal organisme akuatik, penurunan kualitas perairan, dan keracunan pada manusia akibat mengonsumsi organisme akuatik yang terpapar populasi fitoplankton tersebut.

"Frekuensi kejadian HABs di Indonesia semakin meningkat dan menyebabkan kerugian lingkungan, ekonomi, wisata, maupun permasalahan kesehatan masyarakat yang tidak sedikit," ucapnya.

Salah satu subsektor perikanan yang terdampak langsung HABs yaitu budidaya ikan akibat kematian massal ikan budidaya dalam skala besar. Selain itu, kejadian keracunan setelah mengonsumsi seafood yang terkontaminasi racun dari plankton penyebab HABs juga sangat sering terjadi.

Meskipun potensi negatif HABs telah berdampak pada beragam aspek sosial, ekonomi sampai dengan lingkungan, lanjutnya, tetapi upaya pencegahan dan mitigasinya belum banyak dilakukan, khususnya dalam aspek sistem peringatan dini kejadian HABs untuk meminimalisir atau mengurangi efek kerusakannya.

BRSDM melalui kerja sama riset antara Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) dengan Pusat Riset Informatika (PRI), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Future University Hakodate, Jepang telah berhasil membuat suatu terobosan baru dalam upaya antisipasi dampak negatif dari kejadian HABs di Indonesia, yaitu melalui pengembangan aplikasi peringatan dini Alboom.

Alboom merupakan aplikasi yang melibatkan masyarakat pesisir secara aktif sebagai warga negara ilmiah untuk saling berbagi informasi mengenai kejadian HABs di daerahnya masing-masing.

Model partisipasi masyarakat ini menjadi komponen utama dalam pengembangan dan menjamin keakuratan suatu sistem termasuk untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan oleh masyarakat tersebut akan sangat membantu dalam memetakan kejadian, distribusi, penyebab kejadian, dan precursor HABs.

Manfaat spesifik dari aplikasi Alboom adalah dapat digunakan sebagai satu sistem peringatan dini bagi masyarakat pada umumnya dan pembudidaya ikan pada khususnya di lokasi kejadian HABs.

"Manfaat Alboom secara nasional adalah dapat menyediakan basis data riwayat dan real/near real time kejadian HABs di seluruh Indonesia yang sampai saat ini belum tersedia. Di tengah euforia era digital saat ini dan semangat untuk saling berbagi informasi dengan sesama, upaya ini akan dapat bermanfaat untuk mendukung program pengembangan perikanan budidaya di Indonesia serta perbaikan pengelolaan lingkungan perairan yang berkelanjutan," ucapnya.

Diharapkan seluruh lapisan masyarakat kelautan dan perikanan dapat berperan aktif dalam memperkuat upaya mitigasi kejadian HABs di pesisir, khususnya di subsektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan basis data kejadian HABs di Indonesia melalui aplikasi Alboom. Informasi terkait Alboom dapat diakses melalui situs web di alamat http://alboom.mict.id/gltw-2021.

Baca juga: LIPI: Beberapa jenis fitoplankton berbahaya ditemukan di Lombok Utara
Baca juga: KKP: Ekonomi biru jadi titik tolak pendekatan perikanan budidaya

Baca juga: LIPI ungkap bahaya ledakan populasi alga di ekosistem pesisir
 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Perlindungan risiko kecelakaan kerja bagi nelayan 

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar